Tak Hanya Harganya Naik, Elpiji 3 Kg Juga Sulit Didapat

Tak Hanya Harganya Naik, Elpiji 3 Kg Juga Sulit Didapat

- detikFinance
Selasa, 24 Feb 2015 08:02 WIB
Tak Hanya Harganya Naik, Elpiji 3 Kg Juga Sulit Didapat
Jakarta - Sejak PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 kg awal Januari 2015 lalu, para agen resmi elpiji membatasi penjualan elpiji 3 kg. Hal ini membuat warga di sejumlah wilayah sulit mendapatkan elpiji tabung melon ini.

"Sejak awal tahun, kita tidak bisa beli banyak-banyak, karena sama agennya dibatasi penjualannya, tidak boleh jor-joran," kata Rohman, salah satu pemilik warung di Raya Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2015).

Ia menuturkan, hal tersebut baru terjadi sejak awal tahun, yang sebelumnya setiap pembelian ke agen elpiji membeli sebanyak 15 tabung per minggu. Namun karena permintaan konsumen makin banyak, ia bermaksud menambah pembelian menjadi 20-25 tabung, tapi ditolak agen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasan dari agen katanya sudah instruksi dari Pertamina, ada pembatasan pembelian," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Safri pemilik warung lainnya di bilangan Lenteng Agung, untung mengakali pembatasan pembelian ini, ia harus membeli elpiji di dua agen yang berbeda.

"Saya belinya 10 tabung di agen elpiji di Lenteng Agung, ke agen di dekat Ragunan 10 tabung. Ini karena yang beli juga makin banyak, biaya 10 tabung seminggu habis, sekarang 20 tabung," ucapnya.

PT Pertamina (Persero) sendiri mengakui, sejak adanya kenaikkan harga elpiji 12 kg pada Januari lalu, terjadi migrasi cukup besar dari pengguna tabung elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg. Hal ini terjadi karena disparitas harga yang terlalu jauh antara kedua produk yang satunya tidak disubsidi (tabung 12 kg) dan yang disubsidi pemerintah (tabung 3 kg).

"Ini kan sejak 2005 tidak pernah naik harganya, jadi selisih harga dengan Elpiji non subsidi jauh sekali. Saat ini saja ada 20% pengguna Elpiji 12 kg lari ke Elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah," ucap Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang beberapa waktu lalu.

Bambang mengungkapkan, akibat migrasi 20% tersebut tentunya membuat anggaran subsidi dalam APBN akan membengkak. "Tentu ini akan jadi masalah bagi pemerintah," ujarnya.

(rrd/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads