Tolak Pelabuhan Cilamaya, Pertamina Bakal Kirim Surat ke Jokowi

Jakarta - PT Pertamina (Persero) tetap menolak rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat yang akan difungsikan sebagai pelabuhan peti kemas, oleh pihak Japan International Coorporation Agency (JICA). Dalam waktu dekat, Pertamina akan mengirim surat penolakan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua direksi Pertamina sepakat semua untuk menolak pembangunan Pelabuhan Cilamaya," ujar Manajer Media Pertamina, Adiatma Sardjito kepada detikFinance, Jumat (27/2/2015).

Adiatma mengungkapkan, dalam waktu dekat Direksi Pertamina akan kembali mengirimkan surat kepada pemerintah, terkait penolakan pembangunan pelabuhan tersebut.

"Dalam waktu dekat direksi akan kirim surat ke pemerintah, ke Presdien terkait penolakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Surat pertama sudah pernah kita kirimkan pada September 2010, baik ke BP Migas (sekarang SKK Migas), ke Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM," ungkap Adiatma.

Ada alasan kenapa Pertamina menolak pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Proyek pelabuhan ini membahayakan fasilitas produksi minyak dan gas bumi milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, di lepas pantai Jawa Barat.

Seperti diketahui, perencanaan pembangunan jalur terminal Pelabuhan Cilamaya dengan lebar 300 meter, kedalaman 15,5 meter untuk keperluan kapal besar akan mengancam jalur pipa bawah laut, yang berada di daerah lepas pantai Ciparage, Kabupaten Karawang.

"Kalau sampai teralisasi, maka 200 anjungan minyak lepas pantai harus dipindahkan, pipa minyak dan gas bumi yang menghubungkan satu sama lain fasilitas anjungan, dan memasok untuk kebutuhan listrik serta pabrik pupuk harus dipindah dan ditimbun ke dalam tanah. Berapa kerugian yang harus ditanggung Pertamina termasuk negara, kalau sampai pelabuhan itu dibangun," tutupnya.

(rrd/dnl)