.webp)
PT Pertamina (Persero) mengajukan penolakan terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Cilamaya di Karawang, Jawa Barat karena bisa mengganggu jaringan migas milik perseroan. Penolakan ini selanjutnya diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lantas apa respons Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merupakan regulator transportasi?
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby Mamahit menjelaskan, rencana pembangunan proyek Pelabuhan Cilamaya tetap dilanjutkan ,meskipun ada pihak-pihak yang menolak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan Bobby terhadap proyek Pelabuhan Cilamaya bukan tanpa sebab. Bila tidak dikembangkan dari sekarang, maka kondisi Pelabuhan Tanjung Priok akan sangat padat seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Bandara Soetta sudah kelebihan kapasitas sementara bandara baru belum dibangun.
"Mudah-mudahan Pelabuhan Priok jangan sampai seperti Cengkareng. Penumpang banyak, tapi kapasitas terbatas. Yang penting standar keselamatan di dalam bangun pelabuhan nggak bisa ditawar-tawar," ujarnya.
Bobby juga mengungkapkan, penolakan Pertamina tentang adanya jaringan infrastruktur migas di lokasi proyek Cilamaya sebagai alasan yang tidak mendasar. Pasalnya, jaringan pipa dan kabel pada pelabuhan besar seperti Tanjung Priok di Jakarta Utara hingga Pelabuhan Singapura jauh lebih komplek, namun operasional pelabuhan tidak terganggu.
"Kalau ditolak Pertamina, memangnya di Pelabuhan Priok nggak ada kabel dan pipa? banyak itu. Kemudian keadaan paling ekstrim Selat Singapura, di sana pipa dan kabel lebih banyak, di sana kapal yang lewat beratus-ratus," ujarnya.
Bobby juga menjelaskan, kapasitas pelabuhan di Tanjung Priok, ke depan tidak mampu menampung lonjakan pergerakan barang di 2025, sehingga harus ada pelabuhan lain. Apalagi akses jaringan jalan Pelabuhan Priok sudah super padat.
Saat ini, PT Pelindo II (Persero) selaku operator Pelabuhan Priok memang sedang menambah kapasitas dengan membangun Pelabuhan Kalibaru atau New Priok. Dengan adanya New Priok, Pelabuhan Priok mampu menampung peti kemas 12 juta TEUs. Kapasitas hanya mampu menampung hingga 2020.
Pada tahun 2025, arus barang di Priok mencapai 15 juta TEUs dan meningkat mencapai 20 juta TEUs hingga 2030. Artinya Pelabuhan Priok sudah tidak mampu menampung jumlah lalu lintas barang.
"Artinya kalau nggak dilakukan di Cilamaya, 8 juta TEUs mau ditaruh di mana? Kita mau bangun pelabuhan di mana? Itu perhitungan dengan akurasi yang jelas," ujarnya.
Menurut Bobby, jaringan infrastruktur migas tidak akan terganggu, karena kapal tidak akan berhenti dan menaruh jangkar. Kapal akan beranda pada lokasi aman. Apalagi pelabuhan Cilamaya akan dilengkapi peralatan navigasi canggih yang bisa memandu pergerakan kapal. Kemenhub juga bersedia mengalah dengan menggeser posisi Pelabuhan Cilamaya dari titik awal.
"Di sana masuk. Itu alur masuk bukan untuk jangkar," jelasnya.
(feb/rrd)
