Subsidi Elpiji Melon Bakal Dialihkan ke 'Kartu Sakti', Ini Kata JK

Jakarta - Pemerintah berencana untuk menghapuskan subsidi Elpiji 3 kg, dan mengalihkan anggarannya langsung ke masyarakat miskin dan usaha kecil melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sehingga lebih tepat sasaran.

Dengan mekanisme ini, pendistribusian Elpiji lebih terbuka sehingga kelangkaan bisa diminimalkan. Mekanisme ini akan diuji coba dulu di Batam, Bali, dan Bangka selama 4 bulan.

"Kita lihat dulu uji cobanya bagaimana," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).

Pemerintah ingin subsidi Elpiji tepat sasaran, tidak dinikmati orang kaya dan mampu. Tapi, sampai saat ini distribusi Elpiji 3 kg masih bebas atau sistem distribusi terbuka, siapa saja boleh membeli. Memang ada pilihan dilakukan sistem distribusi tertutup, di mana hanya orang yang punya kartu khusus yang boleh membeli Elpiji 3 kg. Tapi pelaksanaan sistem ini rumit.

"Kalau distribusi tertutup, administrasinya rumit. Kalau terbuka seperti sekarang stok elpiji harus cukup banyak," kata JK.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah sedang membuat sistem baru dalam penyaluran subsidi Elpiji 3 kg.

"Opsinya banyak. Ada distribusi tertutup, di mana hanya orang yang memiliki kartu khusus yang boleh beli Elpiji subsidi, ada subsidi langsung dengan kartu khusus yang diberikan ke masyarakat dan usaha mikro, ditrasfer uang setiap bulannya," kata Wiratmaja.

Namun kata Wiratmaja, pemerintah lebih condong untuk memberikan subsidi langsung karena lebih mudah implementasinya. Nantinya, subsidi elpiji Rp 26,5 juta triliun tahun ini, ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah dibagikan ke masyarakat dengan jumlah 15,5 juta kartu.

"Pilihannya bisa lewat 'kartu sakti' yang dibagikan Pak Presiden, atau kartu khusus subsidi Elpiji. Tapi harapan kami bisa pakai kartu, biar satu kartu manfaatnya makin banyak. Kita sedang koordinasikan apa bisa pakai kartu itu," katanya.

Dengan anggaran subsidi Elpiji Rp 26,5 triliun tersebut ditransfer ke kartu khusus, maka akan membuat harga Elpiji 3 kg di masyarakat tidak lagi disubsidi, seperti halnya Elpiji 12 kg.

"Jadi tidak ada lagi Elpiji subsidi nantinya, karena subsidinya ditransfer langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti masyarakat miskin dan usaha mikro," katanya.

Dengan sistem ini, akan membuat subsidi Elpiji lebih tepat sasaran, dan tidak ada lagi penyelewengan atau permainan agen Elpiji nakal.

"Untuk tahap awal, kita berlakukan di Batam, Bali, Bangka. Karena pulau itu tertutup sehingga lebih mudah pengawasannya. Rencananya kita mulai Juni tahun ini, kita lihat selama 4 bulan kalau sukses kita berlakukan secara nasional," tutupnya.

(rrd/hds)