.webp)
Hal tersebut diungkapkan Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, yang menegaskan kebijakan larangan ekspor 12 Januari 2014, sangat kental permainan mafia.
"Anda bisa lihat proses perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Jadi pada 2012 misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bauksit untuk 3 bulan, terus tiba-tiba boleh lagi, tapi harus izin macam-macam," kata Faisal ditemui di Kantor INDEF, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Kebijakan yang tak konsisten tersebut justruk merugikan rakyat Indonesia, sementara asing justruk sangat diuntungkan.
"Jadi Anda bayangkan pada 2013 itu ekspor buksit kita kira-kira 50 juta ton. Tiba-tiba, 2014 bauksit 50 juta itu hilang dari pasar dunia. Akibatnya apa? Bauksit di dunia harganya naik. Yang untung siapa? Ya trader. Itulah. Jadi, masa kita rela menghancurkan kita sendiri tapi menguntungkan orang lain?" ungkap Faisal.
Akibat buka tutup izin ekspor bauksit dari pemerintah saat itu, kata Faisal, berdampak pada hancur-leburnya industri tambang bauksit dalam negeri.
"Jadi PHK itu puluhan ribu sudah ya akibat dari tambangnya tidak berproduksi lagi. Dan tambang tidak berproduksi, bikin alat beratnya sewanya ditarik, sehingga alat beratnya sudah juga nggak yang menyewa lagi, utangnya di bank tidak bisa dikembalikan," katanya.
"Dan puncaknya adalah pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tambang itu yang anjlok. Jadi Kalimantan secara keseluruhan pulau itu pertumbuhannya 1,1% cuma. Pertumbuhan ekonomi nasional 4,7% ya. Kalimanta Barat, Kalimantan Tengah merata semua pertumbuhannya ancur akibat dari ini semua," tutup Faisal.
(Rista Rama Dhany/Wahyu Daniel)
