.webp)
"Kalau ada yang ingin menteri ESDM diganti, sabar dulu, saya tata dulu. Jadi siapapun yang ingin mengganti posisinya di masa yang akan datang itu bisa mewarisi hal-hal yang lebih enak. Dari pada dipotong lagi kayak Ken Arok," terang Sudirman saat berincang-bincang di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (31/5/2015).
Sudirman menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti sudah punya banyak pertimbangan tentang orang-orang yang membantunya menjalankan pemerintahan. Sehingga tidak perlu dipengaruhi dengan berbagai isu.
"Stop keributan politik. Begitu arahannya jelas, silahkan diganti. Saya akan merekomendasikan orang-orang yang tepat pada waktunya. Itu bisa kapan saja tergantung Presiden. Jangan bespekulasi, biar Presiden, beri kami kesempatan agar gambar energi lebih baik," terangnya.
Hubungan di antar pemerintahan, menurutnya jauh berbeda dari yang sebelumnya. Karena bersama dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri BUMN Rini Soemarno bisa terjalin komunikasi yang efektif.
"Hubungan menteri ESDM dan BUMN dan Keuangan sangat cair, kita ada forum bilateral, jadi suasana di top level baik sehingga tidak ada sumbatan komunikasi," kata Sudirman.
Begitu juga di antara lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian ESDM. Menurutnya dengan sistem transparansi yang dibangun, hubungan yang lebih baik pun direalisasikan.
"Bagaimana memadukan SKK Migas, Ditjen Migas dan KESDM itu kalian tahun bukan seprti satu tempat. itu semua kita lakukan, yang kita kerjakan upaya membangun kepercayaan publik. Mulai melerai sumbatan kasus listrik di Batam, sumbatan hubungan antara Pertamina dengan PGN, sekarang mereka cukup mesra," paparnya
Sudirman menuturkan juga tidak ada lagi BUMN yang merasa dianaktirikan. Khususnya BUMN yang berkaitan langsung dengan Kementerian ESDM.
"Keputusan sekarang dibuat menjadi lebih transparan. Di masa lalu Pertamina menjadi anak tiri, sekarang sudah jelas arahnya mau kemana. Tinggal nanti B to B (business to business)-nya jalan. PLN memiliki kewenangan penuh menentukan tarif ketika bersentuhan dengan IPP, semuanya dibuat rel agar keputusan ini tidak tergantung sama menteri, tetapi sama sistem. Sehingga kecurigaan bahwa menteri bermain itu bisa ditiadakan pelan-pelan," terang Sudirman.
(Maikel Jefriando/Angga Aliya)
