.webp)
"Agenda pertama yakni memaksimalkan eksplorasi," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, di Kantornya Plaza Centris, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Wirat mengatakan, Indonesia memiliki 60 cekungan yang ingin dieksplorasi secara masif. "Kita sudah kerjasama dengan Lemigas dan Badan Geologi. Termasuk yang di laut, kita kerjasama dengan Badan Geologi Kelautan," katanya.
Agenda kedua kata Wirat, adalah pembangunan infrastruktur BBM. Berupa Depo-depo BBM di wilayah timur yang masih sangat kurang.
"Beberapa pulau bahkan masih belum ada SPBU dan tangki. Saat gelombang besar, masyarakat di pulau itu tidak bisa dapat BBM," ungkapnya.
Selain infrastruktur BBM pemerintah juga fokus pembangunan infrastruktur gas. Pemerintah berusaha akan menyambung pipa gas dari ujung Sumatera sampai ujung Pulau Jawa.
"Pipa Gresik-Semarang sudah berjalan. Kita harap tahun ini Semarang-Cirebon bisa tersambung. Duri-Dumai bisa tersambung tahun depan. Target 5 tahun ingin tersambung Semarang-Jogja-Solo. Kita akan kembangkan LNG (gas alam cair) atau virtual pipe line mulai dari pembangkit listrik," katanya.
Fokus ketiga kata Wiratmaja adalah peningkatan storage atau kemampuan cadangan Pertamina. Saat ini masa simpan cadangan BBM baru bisa untuk 22 hari sedangkan elpiji 12 hari.
"Cadangan operasional akan kita kembangkan jadi 30 hari. Proyek ini sudah dimulai. Kita akan sewa tangki-tangki dari KKKS dan Pertamina. Cadangan buffer atau penyangga diupayakan tambahan 30 hari. Kalo satu hari 1,5 juta barrel, 30 hari dibutuh storage 45 juta barel. Ini besar sekali dan perlu tangki-tangki dengan investasi besar. Ini ditargetkan tercapai 5 tahun," ungkapnya.
Ia menambahkan lagi, prioritas keempat adalah pembangunan kilang.
"Target 10 tahun kita akan bangun 4 kilang setara 300 ribu-350 ribu barel/hari. Banyak badan usaha dan perusahaan asing yang mengusulkan membangun kilang ini. Kita sedang screening. Prioritas yang membangun adalah Pertamina, sedang cari partner. Ini kerjasama KPS atau pemerintah-swasta. Pemerintah dalam hal ini diwakili Pertamina," tutupnya.
(rrd/hen)
