DPR ke PLN: Jangan Ada Mati Listrik Saat Puasa dan Lebaran

Jakarta - Komisi VII DPR meminta jajaran direksi PT PLN (Persero) bekerja maksimal khususnya untuk mengamankan pasokan listrik saat bulan puasa dan lebaran, sehingga tidak terjadi pemadaman listrik.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat antara Komisi VII dengan BUMN listrik ini, di ruang rapat Komisi VII DPR, Selasa (16/6/2015).

Dalam rapat ini, ada 6 poin yang disepakati yaitu pertama Komisi VII DPR meminta Dirut PLN untuk melakukan perhitungan ulang menyangkut evaluasi sistem kelistrikan tahun 2015 dan prediksi 2016.

Kedua, Komisi VII DPR mendukung penggunaan dana PMN untuk mengatasi masalah kelistrikan di daerah terpencil dan pulau terdepan.

Ketiga, Komisi VII DPR meminta Dirut PLN untuk menyampaikan komposisi energi mix dari seluruh pembangkit PLN dan target di 2016.

Keempat, Komisi VII DPR meminta Dirut PLN untuk meningkatkan keandalan seluruh pembangkit dan transmisi yang dimiliki PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik.

Kelima, Komisi VII DPR meminta Dirut PLN untuk berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemadaman listrik terutama pada bulan ramadhan dan lebaran.

Keenam, Komisi VII DPR akan mengagendakan raker dengan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI, menteri agraria dan tata ruang atau kepala badan pertanahan nasional, serta mendagri bersama Dirut PLN terkait kendala pembangunan transmisi yang dilaksanakan PLN.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, PLN ke depan akan fokus demi kepentingan masyarakat luas, adanya sistem regional jadi tanggung jawab end to end, tujuannya agar masyarakat bisa menikmati listrik lebih baik.

"Rasio elektrifikasi sekitar 80 persen, 20 persen lagi luar Jawa, tahun 2019 bisa 90 persen sekian didukung 35.000 MW, 100 persen nggak bisa, pasti ada kurang di sana-sini. Kebutuhan di daerah timur total 41 sistem yang defisit dari 133 sistem," kata Sofyan..

(drk/rrd)