Menko Maritim: Tarif Panas Bumi Sudah Menarik Bagi Investor

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya khususnya Menko Maritim Indroyono Soesilo, untuk memprioritaskan proyek listrik ramah lingkungan, salah satunya panas bumi. Walaupun sebenarnya biaya investasi dan tarifnya jauh lebih mahal daripada pembangkit listrik lainnya.

"Sebenarnya tahun lalu sudah ada Permen ESDM yang mematok harga tarif listrik panas bumi. Dengan tarif yang ditentukan tersebut sudah cocok, itu swasta bisa masuk," kata Indroyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014, harga patokan tertinggi pembelian listrik dari PLTP oleh PT PLN (Persero), bila proyek listriknya beroperasi atau commercial operation date (COD) pada Tahun:

• 2015, tarif dari US$ 11,8-US$ 25,4 per kWh
• 2016, tarif listrik US$ 12,2-US$ 25,8 per kWh
• 2017, tarif dari US$ 12,6-US$ 26,2 per kWh
• 2018, tarif US$ 13-US$ 26,2 per kWh
• 2019, tarif US$ 13,4-US$ 27 per kWh
• 2020, tarif US$ 13,8-US$ 27,4 per kWh
• 2021, tarif US$ 14,2-US$ 27,8 per kWh
• 2022, tarif US$ 14,2-US$ 28,3 per kWh
• 2023, tarif US$ 15-US$ 28,7 per kWh
• 2024, tarif US$ 15,5-US$ 29,2 per kWh
• 2025, tarif US$ 15,9-US$ 29,6 per kWh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi investor sudah menguntungkan untuk investasi PLTP di Indonesia. Tapi, ia mengakui bila harga pembelian listrik PLTP oleh PLN ini memang lebih mahal dibandingkan dengan listrik yang menggunakan energi batubara (PLTU). Akan tetapi energi panas bumi lebih ramah lingkungan.

"Karena kalau harganya batubara hanya US$ 4-5 sen/kWh. Tapi kan emisi ‎polusinya gede," ujarnya.

Menurutnya, energi panas bumi akan menjadi prioritas pemerintah dalam tahun depan dan selanjutnya. Termasuk juga di dalamnya energi angin, matahari, biomas dan lainnya.

"Jadi permintaan presiden adalah angin, panas bumi, biomas, surya. Harus didorong. Karena dr potensi 28 ribu mw baru terpakai 5%," terang Indroyono.

(mkl/rrd)