Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dikutip detikFinance, Kamis (9/7/2015), berikut perizinan yang harus dipenuhi dalam pencarian cadangan migas baru, produksi sampai selesai ngebor.
Perizinan Per Fase Kegiatan Hulu Migas
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Menteri ESDM: 3 izin
- Menteri Keuangan: 1 izin
- Menteri Kehutanan: 1 izin
- Kementerian Lingkungan Hidup: 2 izin
- Menakertras: 2 izin
- Menteri Pertahanan: 1 izin
- Polri: 6 izin
- Pemda Tingkat I: 3 izin
- Pemda Tingkat II: 3 izin
Tahap Eksplorasi:
- Menteri ESDM: 5 izin
- Menteri Keuangan: 2 izin
- Menteri Kehutanan: 1 izin
- Menteri Perhubungan: 12 izin
- Menteri Perindustrian: 1 izin
- Kementerian Lingkungan Hidup: 4 izin
- Menakertras: 4 izin
- Menkoinfo: 3 izin
- Menteri Pertahanan: 1 izin
- TNI AL: 1 izin
- Polri: 6 izin
- Kanwil BPN: 1
- Pemda Tingkat I: 8 izin
- Pemda Tingkat II: 14 izin
Tahap Pengembangan:
- Menteri ESDM: 8 izin
- Menteri Keuangan: 3 izin
- Menteri Kehutanan: 2 izin
- Menteri Perhubungan: 17 izin
- Menteri Perindustrian: 1 izin
- Kementerian Lingkungan Hidup: 9 izin
- Menakertras: 4 izin
- Menkoinfo: 4 izin
- Menteri Pertahanan: 1 izin
- TNI AL: 1 izin
- Polri: 6 izin
- Kanwil BPN: 1
- Pemda Tingkat I: 10 izin
- Pemda Tingkat II: 18 izin
- Pemilik IUPHHK: 1
Tahap Produksi:
- Menteri ESDM: 9 izin
- Menteri Keuangan: 2 izin
- Menteri Kehutanan: 2 izin
- Menteri Perhubungan: 21 izin
- Menteri Perindustrian: 1 izin
- Menteri Perdagangan: 3 izin
- Kementerian Lingkungan Hidup: 8 izin
- Menakertras: 4 izin
- Menkoinfo: 4 izin
- Kanwil BPN: 1
- Pemda Tingkat I: 9 izin
- Pemda Tingkat II: 15 izin
- Pemilik IUPHHK: 1
Total: 80 izin
Tahap Pasca Operasi:
- Menteri ESDM: 4 izin
- Menteri Keuangan: 3 izin
- Menteri Perhubungan: 1 izin
- Polri: 1
Sehingga total izin yang harus dipenuhi perusahaan migas yang ingin ngebor di Indonesia:
- Menteri ESDM: 29 izin
- Menteri Keuangan: 11 izin
- Menteri Kehutanan: 6 izin
- Menteri Perhubungan: 51 izin
- Menteri Perindustrian: 3 izin
- Menteri perdagangan: 3 izin
- Kementerian Lingkungan Hidup: 24 izin
- Menakertras: 14 izin
- Menkoinfo: 11 izin
- Menteri Pertahanan: 3 izin
- TNI AL: 2 izin
- Polri: 19 izin
- Kanwil BPN: 3
- Pemda Tingkat I: 30 izin
- Pemda Tingkat II: 50 izin
- Pemilik IUPHHK: 2
(rrd/dnl)











































