Begini Jurus Menteri ESDM Kebut Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi

Bandung - Sejumlah jurus sudah disiapkan Kementerian ESDM untuk segera merealisasikan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam waktu 5 tahun. Megaproyek Rp 1.100 triliun ini, bertujuan menyediakan akses penerangan listrik bagi masyarakat Indonesia secara merata.

Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, langkah percepatan yang disiapkan dalam proyek ini menyangkut ragam yang antara lain penyediaan lahan, negosiasi harga, pengurusan izin, kinerja developer dan kontraktor, serta koordinasi lintas sektoral.

"Satu per satu solusi kan kita temukan. Misalnya dalam soal percepatan penunjukkan, kami sudah punya Permen (Peraturan Menteri) yang memungkinkan PLN itu menunjuk langsung pembangun pembangkit tenaga listrik yg punya kapasitas untuk ekspansi," ucap Sudirman, usai diskusi 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita' di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).

Soal negosiasi harga, Sudirman memiliki solusi yaitu menetapkan harga patokan tertinggi untuk IPP (independent power producer) dan excess power, seusai Permen ESDM No.3/2015. "Sehingga memudahkan PLN dalam menunjuk, jadi tak perlu lagi negosiasi lama-lama," katanya.

Untuk urusan finansial, Sudirman tidak punya kekhawatiran, karena minat investor swasta sangat besar. "Tapi memang kita belum menyeleksi. Kriterianya adalah para developer yang bersedia juga membangun kapasitas nasional, baik dari segi SDM maupun teknologi," tutur Sudirman.

Selain itu, proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini bisa cepat berjalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Maka solusinya dibentuklah Tim Nasional Lintas Kementerian.

"Kalau kita makin sering koordinasi dengan antar kementerian, saya kira semua masalah ini bisa kita atasi," ujar Sudirman.

(bbn/dnl)