Dalam paparannya, Agus menyebut bahwa dari sisi Kementerian ESDM telah berkomitmen menjadikan pengembangan infrastruktur energi sebagai prioritas dengan memberikan relaksasi perizinan.
"Implementasi kebijakan dan proyek strategis dilakukan untuk melaksanakan bauran energi nasional. Harapannya lebih banyak sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk pembangkit listrik," ujar Agus di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Selasa (11/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
β
Terkait dengan proyek listrik, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, Widyawan Prawiraatmadja dalam kesempatan yang sama mengatakan, selain relaksasi, juga dilakukan penyederhanaan prosedur penetapan harga jual listrik, serta perpanjangan jaminan kontrak hingga mencapai 25 tahun.
Langkah Pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur listrik 35.000 MW dipercepat untuk mendukung industrialisasi. "Sampai dengan saat ini perkembangan pembangunan infrastruktur listrik tersebut telah berjalan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan dengan koordinasi yang baik," tutur dia.β
Sejumlah tantangan tersebut antara lain terkait aspek lahan dan perizinan, termasuk di Kalimantan.
"Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pertemuan koordinasi di Balikpapan ini merupakan momentum yang penting untuk memperkuat koordinasi agar proses industrialisasi dalam rangka transformasi perekonomian dapat berlangsung lebih cepat dan efektif," pungkasnya.
(dna/rrd)











































