Jurus Rizal Ramli Kebut Mega Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi

Jakarta - Resmi memimpin Kementerian Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli langsung tancap gas. Salah satu tugas yang akan diselesaikan dan dikerjakan yakni percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengakui, pembangunan proyek pembangkit baru itu tidak mudah. Apalagi, ada tambahan 7.000 MW proyek pembangkit lama yang belum terselesaikan atau terbangun pada periode pemerintahan sebelumnya.
 
"Kita evaluasi ulang. Tujuannya ialah jangan sampai kasih target tinggi tapi nggak bisa tercapai," kata Rizal saat acara Sertijab Menko Maritim di Kantor Pusat BPPT, Thamri, Jakarta, Kamis (13/8/2015)

Di bawah koordinasi Kemenko Maritim, penetapan harga jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) akan dirumuskan kembali. Selama ini, kesepakatan PPA berjalan lamban sehingga memicu keterlambatan proyek pembangkit listrik baru.

"Pembiayaan oleh PLN sudah nggak bisa. Makanya melibatkan swasta dan asing. Nego PPA biasanya lama, 2-3 tahun padahal pemplet ada. Kami uber standar 3 bulan nego PPA," sebutnya.

Terakhir, Rizal menyinggung lahan. Ia dan jajarannya akan merumuskan besaran alokasi anggaran untuk pengadaan lahan. Lahan baginya berperan penting dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik baru.

"Soal tanah, selalu ribet. Pak Jokowi bilang, jangan pakai istilah ganti rugi tapi ganti untung. Proyek besar bikin harga naik. Di India ribetnya kayak Indonesia. Pemerintah India beri insentif selain biaya lahan. Warga dikasih saham kecil-kecilan selama 20-30 tahun. Kita nanti ganti untung dari 17%, terus ditambahan dikit jadi 20% untuk biaya lahan dari total nilai proyek," ujarnya.

(feb/rrd)