Berapa Dana untuk Bangun Mega Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi?

Berapa Dana untuk Bangun Mega Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi?

Rista Rama Dhany - detikFinance
Kamis, 03 Sep 2015 11:26 WIB
Jakarta - Pemerintah tak punya uang banyak untuk membangun proyek listrik 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun ke depan, sehingga proyek ini banyak ditawarkan ke investor swasta/asing. Sebenarnya berapa biaya untuk membangun 35.000 MW?

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, untuk membangun seluruh infrastruktur 35.000 MW dibutuhkan dana total sekitar Rp 1.189 triliun.

"Total kebutuhan capex (capital expenditure) Rp 1.189 triliun," kata Sudirman kepada detikFinance, Kamis (3/9/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dana sebanyak itu kata Sudirman terdiri dari pembangunan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, travo sampai pengadaan pipa paja.

"35.000 MW itu terdiri dari 291 pembangkit, 732 transmisi (75.000 set tower), 1.375 unit gardu induk, 301.300 km konduktor almunium, 2.600 set travo, 3,5 juta ton baja," ungkap Sudirman.

Seperti diketahui, dari proyek 35.000 MW tersebut, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) membangun 5.000 MW, sedangkan sisanya 30.000 MW ditawarkan kepada Independen Power Producers (IPP) atau investor swasta/asing.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, besarnya porsi investor swasta atau asing tersebut karena memang pemerintah tidak memiliki dana besar untuk membangun pembangkit listrik. Sementara pembangkit yang dibutuhkan dalam waktu cepat.

"Pemerintah nggak punya uang. IPP kalau bikin 100-200 MW itu US$ 2-3 miliar (hingga Rp 42 triliun), itu tak banyak perusahaan dalam negeri yang mampu, maka kita mengundang investor asing untuk berpartisipasi," ujar Sofyan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Bila menunggu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sofyan menilai sulit proyek tersebut akan terealisasi. Sebab, belanja modal yang disiapkan pemerintah tidak cukup besar. Tahun ini saja hanya sekitar Rp 290 triliun. Itu juga terbagi dengan proyek infrastruktur lainnya.

"Akan butuh lama kalau hanya mengandalkan APBN," imbuhnya.

(rrd/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads