ESDM Bantah 'Kepretan' Menko Rizal Soal Ekspor Gas

Jakarta - Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali mengeluarkan pernyataan kerasnya. Kali ini soal produksi gas bumi nasional banyak diekspor 'terpaksa', karena syarat dari undang-undang yang ditujukan untuk membela kepentingan asing.

Namun pernyataan tersebut dibantah Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Ego Syahrial. Menurutnya, pernyataan Rizal tidak akurat.

"Saya rasa Bapak Menko Maritim dalam menyampaikan pendapat soal ekspor gas belum berdasarkan data yang akurat," kata Ego Syahrial, dalam pesan singkatnya di sela-sela lawatan ke Timur Tengah bersama rombongan Presiden Joko Widodo, Selasa (15/9/2015).

Menurut Ego, hampir seluruh transaksi kontrak ekspor gas saat ini merupakan bagian dari kontrak jangka panjang yang dibuat pada pemerintahan masa lalu.

"Kenapa dulu kita mengekspor gas, karena dulu kita bahkan minyak saja berlebih, konsumen gas dalam negeri dulu juga belum tumbuh. Jadi infrastruktur belum ada di Indonesia," tambah Ego.

Sehingga kata Ego, bila tidak dijual pilihannya gas tersebut dibakar atau dalam istilah perminyakan harus diflare, karena gas yang keluar tidak bisa disimpan, mau dialirkan ke industri atau rumah tangga tidak ada peminatnya, karena saat itu harga minyak masih murah.

"Untuk associated gas (gas ikutan saat produksi minyak) daripada jadi flare (dibakar) terbuang percuma lebih baik kita jual. Jual ke mana? Ya keluar (ekspor) karena di dalam negeri tidak ada pasarnya. Inikan malah menguntungkan Indonesia pada masa itu. Sedangkan untuk lapangan gas (non associated gas), kita bangun infrastruktur ketika itu karena memang ada pembelinya di luar. Sekali lagi ketika itu pasar dalam negeri belum ada," jelas Ego.

Ia menjelaskan lagi, gas bumi berbeda dengan minyak. Ketika minyak keluar dari perut bumi dengan mudah bisa disimpan. Hal ini tentu berbeda dengan gas, ketika gas keluar pertama kali, harus segera disalurkan, dan bila disimpan butuh infrastruktur yang tidak murah. Sehingga ketika suatu lapangan gas berproduksi, harus sudah ada yang siap membeli.

"Berbeda dengan minyak, untuk gas kita hanya produksi jika ada pembeli, buyer driven. Kondisi Indonesia waktu itu sangat terbantu dengan kebijakan tersebut, selain menambah devisa, investasi dan lapangan pekerjaan menjadi terbuka lebar, juga transfer teknologi. Bahkan untuk LNG kita adalah pioneer dunia. Inilah salah satu yang membuat indonesia bisa berkembang," ungkapnya.

Ego mengatakan lagi, seiring perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembeli atau pengguna dalam negeri tumbuh, infrastuktur gas mulai terbangun, baik untuk petrokimia, industri, dan pembangkit. Seiring itu pula, ekspor gas Indonesia berkurang sesuai dengan meningkatnya daya serap domestik.

"Proses ini terus berlangsung dan saat ini produksi gas nasional sudah lebih dari 50%, tepatnya 57% dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri. Jadi hanya sekitar 40% saja yang diekspor ke luar dan ini adalah sisa-sisa dari kontrak jangka panjang masa lalu. Ke depan, sesuai amanat undang-undang energi dan kebijakan energi nasional, pada waktunya produksi gas akan 100% diutamakan untuk pasar atau kepentingan dalam negeri," katanya.

Dengan keberanian Pemerintah Jokowi mengalihkan subsidi BBM ke kegiatan yang lebih produktiif, ini memungkinkan Indonesia punya ruang fiskal yang cukup untuk membangun infrastruktur gas.

"Sebuah keniscayaan jika infrastruktur terbangun konsumsi gas dalam negeri meningkat dengan sendirinya ekspor gas menjadi 0%," tutup Ego.

(rrd/hen)