Pelanggan Keberatan Bayar Administrasi Bank, Ini Langkah PLN

Jakarta - Sebagian pelanggan PT PLN (Persero) yang menggunakan sistem listrik prabayar atau pulsa listrik merasa keberatan banyaknya potongan tiap kali beli token listrik, salah satunya biaya administrasi bank. Bila pihak bank tetap tidak ingin menghapus biaya tersebut, maka BUMN listrik ini berencana kembali membuka loket pembayaran listrik seperti yang sudah berlaku di masa lalu.

"Secara keseluruhan mengatakan ini sangat merugikan (biaya administrasi), mungkin kita akan kasih pilihan," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/9/2015).

Sofyan mengungkapkan, pilihan tersebut seperti waktu sistem pembayaran secara online belum diberlakukan, yakni pertama, pelanggan bisa menitipkan pembayaran/pembelian pulsa listrik di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau membayar langsung ke kantor PLN.

"Kalau masyarakat mengatakan lebih baik bayar langsung, kami akan pertimbangkan. Kami akan pikirkan rekrut kembali petugas pemungut dan pencatat meter. Ada konsekuensi sosial dan biaya yang harus kami tanggung. Ini dilema bagi kami. Karena sebagian besar tidak punya masalah soal ini. Sebab bukan masalah meteran, tapi tokennya. Ini riil banyak mengatakan mereka cocok," ungkap Sofyan.

Sofyan menambahkan, bila pelanggannya membayar langsung ke PLN, maka akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pelanggan, yakni harus mengeluarkan biaya transportasi dari rumah ke kantor PLN.

"Ujungnya, pembeli akan berpikir ulang mau bayar ke lokasi yang agak jauh dari rumah. Pelanggan ini akan bayar ke RT sebelah hanya Rp 1.600. Sebetulnya ini efisiensi bagi pelanggan-pelanggan kecil. Apalagi sebenarnya perbankan itu hanya ambil sekitar Rp 400 dari Rp 2.000 (biaya administrasi)," tutupnya.

(rrd/hen)