Jokowi Kumpulkan Menteri dan Direksi PLN, Bahas Pencabutan Subsidi Listrik

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan para menteri dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, untuk membahas rencana pencabutan subsidi listrik untuk golongan 450 dan 900 VA (volt ampere) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut Jokowi, perlu adanya pencocokan data dengan data keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia. Meskipun sebelumnya sudah dikatakan bahwa ada 23,3 juta pelanggan yang akan dicabut subsidinya.

"Rapat ini membahas mengenai TDL (Tarif Dasar Listrik) dan saya minta agar ada rekonsilisasi antara pengguna listrik 450 dan 900 dengan data keluarga miskin dan rentan miskin," ungkap Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Jokowi menilai, subsidi haruslah diberikan secara tepat. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya menerima subsidi, justru malah dicabut.

"Langkah rekonsilisasi data ini penting, agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," tegas Jokowi.

"Saya juga minta Menteri ESDM dan PLN mengkalkulasi pilihan pengalihan subsidi ini agar subsidi ini bisa kita kurangi sebesar-besarnya," pungkasnya.

Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB. Para menteri yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(mkl/rrd)