"Sebut saja jangan seolah-olah memberi ancaman kepada pihak ketiga yang dimaksud. Ini cenderung membuat gaduh," kata Ketua Bidang Komunikasi Publik PD Imelda Sari dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (13/11/2015).
Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tak mau nantinya muncul tudingan pihak ketiga tersebut tidak disentuh di era SBY. Ia menegaskan SBY tegas dalam penegakan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imelda mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam audit investigasi Petral. Pasalnya ada ketidakompakan antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto soal kerugian negara dalam pembelian minyak mentah melalui Petral.
"Dirut Pertamina menyebut tidak ada kerugian dari hasil audit tersebut, sementara Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada kerugian satusan triliun mana yang bisa dipercaya," ulas Imelda.
Imelda juga mempertanyakan penggunaan auditor asing Kordamentha yang melakukan investigasi dengan bayaran 1 juta dolar. "Kenapa harus pakai Kordamentha, tidak pakai big five auditor seperti PWC atau lainnya, bahkan saya melihat adanya ketidakpercayaan Pertamina dan Sudirman Said kepada BPK," ujarnya.
"Buka saja biar tidak simpang siur, termasuk bagaimana proses penunjukan auditornya, kenapa waktu auditnya dibatasi, itu semua harus dijelaskan," imbuhnya.
(miq/hen)











































