Jualan BBG, Pertamina Ngaku Rugi Rp 1.400/Liter

Jakarta -

Walau telah mengoperasikan 34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) termasuk Mobile Refueling Unit (MRU) alias SPBG 'berjalan' diberbagai daerah, PT Pertamina (Persero) mengaku justru rugi Rp 1.400/liter setara premium (lsp) dari setiap bahan bakar gas (BBG) yang terjual .

Karena, harga jual BBG dari Pertamina ditetapkan Rp 3.100/lsp, sementara harga keekonomian sebenarnya Rp 4.500/lsp.

"Sekarang kita jual Envogas (merek BBG Pertamina) Rp 3.100/lsp. Keekonomiannya itu sebenarnya Rp 4.300-4.500/lsp," ungkap Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, usai peresmian MRU di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Dia menjelaskan, dengan harga keekonomian sebesar Rp 4.500/lsp pun, BBG masih lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang harganya sekarang Rp 7.400/liter. Artinya, sebetulnya tidak masalah jika pemerintah menaikkan harga BBG. "Dengan harga (BBG) Rp 4.500/lsp itu pun levelnya jauh di bawah premium, jadi harganya lebih ekonomis," ucapnya.

Selain harga BBG yang masih belum mencapai keekonomiannya, bisnis BBG Pertamina juga masih merugi karena minimnya kendaraan pengguna BBG di Indonesia. Padahal, bisnis BBG butuh modal besar, untuk satu unit Mobile Refueling Unit (MRU) alias mobil pengisian BBG saja dibutuhkan dana investasi Rp 12 miliar.

"Investasi MRU itu 12 miliar per unit. Ada angka ekonomis (untuk pengoperasian MRU), saat ini belum banyak yang pakai BBG. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik," tandasnya.

Sementara itu, Anggota BPH Migas Qoyum Tjandranegara menyatakan, bahwa pemerintah perlu segera mendorong swasta untuk masuk juga ke bisnis BBG supaya program konversi BBM ke BBG bisa lebih masif. Bila hanya mengandalkan BUMN seperti Pertamina dan PGN, program konversi sulit berjalan ‎kencang.

Namun, saat ini swasta enggan berbisnis BBG terutama karena harganya yang kurang ekonomis. Karena itu, pemerintah perlu segera menaikkan harga BBG yang saat ini belum mencapai tingkat keekonomian.

"Kalau mau menggerakan SPBG, swasta juga harus didorong. Kalau hanya Pertamina terbatas sekali. ‎Kewajiban pemerintah bagaimana memikirkan harga (BBG) itu. Harus segera dipikirkan bagaimana menanggulangi masalah ini,"‎ tutupnya.

(rrd/rrd)