Penyesuaian Tarif Listrik Bikin PLN Bingung

Jakarta - Kebijakan penyesuaian tarif listrik atau tariff adjustment untuk golongan R-1 yang membuat listrik naik-turun, rupanya justru membuat PT PLN (Persero) dalam posisi tidak ideal. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi.

PLN sebagai perusahaan pelayanan publik di satu sisi bisa menjual listrik berdasarkan harga keekonomian, tapi di sisi lain harus melakukan penyisiran pelanggan rumah tangga mampu yang masih menerima subsidi.

PLN juga dihadapkan dengan harapan investor energi baru terbarukan untuk mendapat harga bagus.

"Kebijakan penyesuaian tarif listrik membuat PLN dalam posisi tidak ideal. Di sisi investor, maunya investasi energi baru dibeli dengan harga bagus. Dari sisi konsumen, masyarakat kurang mampu butuh dapat subsidi listrik. Permasalahan kita, PLN yang akan beli dengan feed in tariff berada di posisi tidak ideal," ungkap Rinaldy dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Kebijakan penyesuaian tarif listrik menurut harga keekonomian merupakan perwujudan PLN sebagai perusahaan bisnis. Di saat yang sama, pengetatan subsidi listrik harus dilakukan dan tetap menyediakan listrik bagi daerah yang kurang ekonomis merupakan tugas PLN sebagai public service company.

"Pertama, PLN punya tugas public service company melistriki daerah yang tidak menguntungkan. Di sisi lain ditutuntut untuk mengurangi subsidi. Sulit mengukur apakah PLN sudah efisien atau belum saat ini," kata Rinaldy.

Menurut Rinaldy, PLN saat ini tidak lagi bisa memenuhi keinginan 3 kementerian atasannya. Kementerian ESDM ingin PLN mendistribusikan listrik termasuk ke daerah yang tidak ekonomis, Kemeterian BUMN meminta PLN harus untung, sedangkan Kementerian Keuangan meminta mengurangi subsidi.

"Dalam posisi ini, apapun yang dilakukan PLN pasti salah satu atasan ini tidak diikuti. PLN saat ini menjalankan kebijakan tidak dalam kondisi ideal. Tapi ini kondisi paling ideal dari kondisi-kondisi tidak ideal yang ada," kata Rinaldy.

PLN, kata Rinaldy, saat ini juga harus tetap bisa membangun transmisi meski dengan dana utang. Tarif listrik adjustment atau penyesuaian bisa membantu PLN mengatasi utangnya.

"Ada 3 variabel pembentuk tariff adjustment yaitu harga minyak, kurs dolar dan inflasi. Harga minyak dijadikan acuan feed in tariff. Karena PLN utang dengan dolar, berusaha harga listrik ikuti dolar. Lalu inflasi, sebab utang itu kan jangka panjang," tambahnya.

Rinaldy juga melihat subsidi bagi pelanggan PLN yang ditetapkan jumlahnya oleh pemerintah membuat PLN tidak bisa leluasa.

"Kalau PLN jadi perusahaan murni bisnis atau murni PSO akan lebih jelas. PLN bisa bayar utang, kalau pemerintah tidak batasi subsidi, selesai sebetulnya masalah. Timbul masalah karena subsidi dibatasi," ucapnya.

(drk/rrd)