Pertamina-PLN Berselisih, Darmin Hingga Rini Merapat ke Kantor JK

Jakarta - Sejumlah Menteri siang ini mendatangi kantor Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Salah satunya untuk membahas perselisihan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT PLN (Persero), soal harga uap panas bumi yang memasok Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan detikFinance, Kamis (7/1/2016), mulai dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan direksi Pertamina serta PLN, sudah masuk ke ruang rapat di kantor Wapres.

"Pembahasan hari ini terkait soal yang diributkan PLN sama Pertamina, soal harga uap panas bumi ke PLTP Kamojang. Saya sudah siapkan bahannya dan ini mau dibahas di rapat," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Rida Mulyana, ditemui di kantor Wapres.

Seperti diketahui, PLN tidak menyepakati harga uap yang diminta Pertamina yang dipasok anak usaha PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke unit 1, 2, dan 3 PLTP Kamojang, dengan total kapasitas 140 megawatt (MW).

Pertamina meminta harga 6,2 sen per kilo Watt hour (kWh) seperti kesepakatan interim, namun harga tersebut dianggap PLN terlalu mahal, karena rata-rata dari harga uap di beberapa PLTP yang dikelola PLN, harganya hanya 4 sen per kWh.

(rrd/drk)