Hasil Pertemuan Kepala SKK Migas dan Menperin Soal Kilang LNG Masela

Jakarta - Siang ini, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyambangi Kantor Kementerian Perindustrian untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin.

Pertemuan berlangsung tertutup di Ruang Tamu Menperin yang terletak di Lantai 2 Kantor Kemenperin. Dalam tatap muka yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam sejak 13.15 WIB tersebut, Saleh dan Amien membahas permasalahan proyek kilang LNG di Blok Masela.

Pembahasan kilang LNG Masela ini belum menghasilkan keputusan apapun, baru penilaian-penilaian saja, apakah kilang lebih baik dibangun di darat (onshore) atau di lepas pantai (offshore). Akan ada pembahasan lanjutan di sidang kabinet.

"Tadi membahas kemungkinan-kemungkinan antara offshore atau onshore itu untuk kilang yang lagi dibangun. Masih kemungkinan-kemungkinan saja, nanti ada sidang kabinet untuk membahas kilang Masela ini, belum ada keputusan," kata Direktur Kimia Dasar Kemenperin, Muhammad Khayam, usai pertemuan di Kemenperin, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Khayam menyatakan, yang penting bagi Kemenperin adalah keuntungan dari pembangunan kilang bagi perindustrian di dalam negeri. ‎

"Kalau kami pilih mana yang lebih banyak benefitnya saja. Harus ada hilirisasinya seperti industri petrokimia, tapi juga menumbuhkan industri pendukung," ujarnya.

Dirinya enggan menegaskan pilihan mana yang ‎lebih baik menurut Kemenperin. Tetapi, dia mengatakan bahwa Kemenperin ingin pembangunan kilang LNG dapat mendorong pertumbuhan industri pendukung di Kawasan Timur Indonesia, khususnya galangan kapal.

Hal ini sejalan dengan pendirian SKK Migas yang ‎ingin kilang dibangun secara terapung di lepas pantai karena akan mendorong pengembangan galangan kapal untuk mengangkut LNG dari Blok Masela. Juga industri pendukung lainnya seperti rig, kompresor, dan sebagainya.

"Industri migas di kawasan timur itu logistiknya semua dari Batam dan Singapura. Sekarang mau dibentuk industri kapal, rig, pompa, kompresor di sekitar blok migas. Sudah ada Bintuni, Donggi Senoro, dan Masela. Harus terbentuk industri pendukung di sekitar itu. Akan ada joint dengan SKK Migas untuk ini," papar Khayam.

Tanpa menyebut pilihan Kemenperin, Khayam menekankan bahwa pertimbangan Kemenperin adalah penerimaan negara, biaya proyek, dan manfaat bagi penduduk sekitar wilayah kerja migas.

"Itu saya nggak mau jawab‎ (pilihan Kemenperin). Pokoknya yang revenue paling besar, capex relatif kecil, dan sebagainya. Itu kan parameter kelayakan yang umum. Itu juga harus memberi manfaat langsung bagi anggaran di sekitar wilayah itu," pungkasnya.

(rrd/rrd)