Hadir dalam rapat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Dirjen Migas KESDM Wiratmaja, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, serta Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.
Sebelumnya dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII, sudah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan kilang. Salah satu keputusannya adalah membuka peluang swasta untuk berinvestasi, di samping juga bisa bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan paling penting bahwa pembangunan kilang yang sekarang diarahkan ke Bontang dilaksanakan dalam skema KPS, Pertamina ditetapkan sebagai penanggungjawab proyek. Kan jadi proyek kilang besar kedua setelah Tuban," ungkap Sudirman, usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/2/2016)
Sedangkan proyek kilang di Tuban tetap berjalan. Sudirman menyampaikan, sudah ada lima investor yang berminat. Dalam waktu dekat akan diputuskan pemenang lelang.
"Peminat kilang Tuban sudah ada 5 pihak. Secara paralel eksekusi satu per satu dijalankan," imbuhnya.
Di samping itu, juga sempat dibahas rencana pembangunan di Arun, di Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Sudirman, Arun juga berpeluang untuk dijalankan secara paralel bersamaan dengan dua pembangunan kilang lainnya. Apalagi mengingat total kebutuhan BBM nasional di 2025 adalah 2,6 juta barel per hari.
"Dalam pikiran pemerintah kalau keduanya jalan, tetep bisa diakomodasi karena kita butuh besar dalam 10 tahun ke depan. Pembangunan kilang akan dorong perputaran investasi di dalam negeri," tegas Sudirman. (mkl/wdl)











































