Curhatan Investor Panas Bumi, Susah Dapat Pinjaman Bank

Curhatan Investor Panas Bumi, Susah Dapat Pinjaman Bank

Michael Agustinus - detikFinance
Jumat, 12 Feb 2016 14:44 WIB
Curhatan Investor Panas Bumi, Susah Dapat Pinjaman Bank
Foto: Rengga Sancaya
Nusa Dua - Salah satu kendala utama dalam pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia adalah pendanaan. Eksplorasi dan produksi panas bumi membutuhkan modal besar, untuk pengeboran 1 sumur saja rata-rata butuh biaya sampai US$ 10 juta atau Rp 135 miliar.

Pengeboran panas bumi juga sangat berisiko. Eksplorasi tidak selalu berhasil mendapatkan uap panas bumi. Besarnya biaya dan resiko ini membuat perbankan enggan memberikan pinjaman untuk bisnis panas bumi.

Maka perusahaan-perusahaan pengembang panas bumi harus memiliki modal besar paling tidak untuk melakukan eksplorasi. Bila tidak punya cukup uang, wilayah kerja (WK) panas bumi bakal terbengkalai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Kendala pengembangan panas bumi) Yang paling utama adalah kurang capital. Untuk eksplorasi itu harus pakai duit sendiri, nggak bisa pinjam. Banyak investor panas bumi yang tidak punya cukup uang untuk melakukan eksplorasi," tutur CEO Supreme Energy, Supramu Santosa, kepada detikFinance di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat (12/2/2016).

Dia menambahkan, pengembang panas bumi pun harus siap menanggung resiko kegagalan dan kehilangan sejumlah uang karena tidak berhasil menemukan uap panas bumi.

"Dari awal memang kita harus konsorsium yang terdiri dari orang-orang yang punya uang," ucapnya.

Perbankan biasanya baru mau mengucurkan kredit jika eksplorasi berhasil menemukan cadangan yang besar dan cukup ekonomis untuk dikembangkan. Sebab, resiko di tahap produksi relatif sudah tidak besar.

"Kita eksplorasi dengan modal sendiri, baru setelah itu ada pinjaman misalnya dari World Bank. Bank itu baru mau memberikan pinjaman untuk development. Tapi untuk eksplorasi nggak ada yang mau ngasih. Cadangan sudah ketemu, sudah terbukti, baru bank mau ngasih," Supramu mengungkapkan.

Meski demikian, bank pun biasanya masih amat berhati-hati dalam memberikan kredit pinjaman untuk produksi listrik dari uap panas bumi. Sebab, masih ada resiko kegagalan ketika melakukan pengeboran sumur pengembangan.

Dibandingkan dengan bisnis pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara, jelas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) lebih beresiko. Memang resikonya tinggi dibanding dengan power plant yang pakai batu bara, kan harus ngebor lagi untuk sumur pengembangan," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan saat eksplorasi ini, Supramu mengusulkan agar eksplorasi dilakukan sendiri oleh pemerintah, resiko kegagalan pun ditanggung pemerintah, bukan badan usaha. Tapi tentu saja cara ini sulit dijalankan karena pemerintah harus menyiapkan dana yang amat besar.

"Bisa saja pemerintah yang mengambil resiko eksplorasi dengan melakukan pengeboran sendiri. Itu salah satu jalan. Tapi itu kan perlu biaya yang besar sekali," cetusnya.

Solusi yang lebih praktis ialah pemerintah sebaiknya menetapkan tarif listrik (feed in tariff) yang menarik bagi investor. Selama tarif tergolong ekonomis, para investor pasti berani menggelontorkan uang untuk eksplorasi dan produksi panas bumi.

"Selama tarif panas bumi tinggi, orang masih akan mau untuk melakukan eksplorasi," pungkas Supramu. (ang/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads