Jokowi Sindir Pemda yang Tak Mau Percepat Izin Proyek Pembangkit Listrik

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan banyak daerah yang mengeluhkan soal listrik yang seringkali mati. Sementara pemerintah daerah (pemda) setempat tidak membantu untuk mempercepat perizinan investasi pembangunan pembangkit listrik.

Jokowi mengatakan, investor tidak akan mau meletakkan modalnya bila pengurusan izin membutuhkan hingga 4-6 tahun.

"Listrik mati semua ya gimana, mengurus izinnya 4-6 tahun seperti itu. Siapa yang kuat. Kalau saya nggak kuat. Tidak usah bikin pembangkit kalau ngurus izin seperti itu," ungkap Jokowi pada acara peluncuran KLIK di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/2/2016).

Pemda, kata Jokowi, harus sadar bahwa masyarakat membutuhkan kinerja yang cepat dari pemerintah. Agar kemudian investasi bisa berjalan dan target pembangunan bisa tercapai.

"Siapa mau bikin listrik kalau izin 4 tahun. Orangnya datang sendiri ke saya. Ngomong nih pak, sudah 4 tahun, sudah 6 tahun. Terus siapa yang mau. Kalau saya ke daerah, keluhannya listrik mati. Byar-pet. Ya jelas, ngurus izin segitu. Itu belum bangunnya 3-5 tahun," jelasnya.

Jokowi menginginkan agar pemda ikut melakukan deregulasi atas aturan yang selama ini mengjambat investasi. Dalam catatan pemerintah, ada setidaknya 3.000 perda yang harus dideregulasi.

"April harus beberapa ribu perda hilang, berapa peraturan harus hilang. Tidak bisa tidak. Perubahan sudah di depan mata. Kompetisi sudah di depan mata kita. Antar negara," paparnya.

"Inilah kondisi yang kita hadapi dan saya harapkan bapak ibu memahami betapa pentingnya hal tadi yang saya sampaikan. Kesadaran bersama untuk memperbaiki ditunggu rakyat," tegas Jokowi. (mkl/ang)