Butuh anggaran yang tidak sedikit untuk merealisasikan program tersebut. Pemerintah juga membuka pintu bagi para investor yang ingin berperan dalam pengembangan program ini.
"Perkiraan kita kalau 12 ribu desa itu mau diterangi kita butuh anggaran Rp 90 triliun sampai Rp 100 triliun, dan APBN mungkin hanya bisa menyediakan sekitar Rp 20-an triliun, sisanya kita ingin mengundang investasi," terang Menteri ESDM Sudirman Said saat Pencanangan Program Indonesia Terang di Kampung Temel, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (21/4/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Caranya melalui Dana Ketahanan Energi dijadikan skema untuk intensif. Untuk subsidi supaya investasi dari korporat atau swasta bisa lebih terjustifikasi," ujar Sudirman.
Insentif yang nantinya akan diberikan pemerintah kepada swasta diharapkan dapat menarik minat mereka untuk menanamkan investasi listrik di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah timur.
"Tugas pemerintah adalah memberi insentif, supaya ada kekurangan pemerintah memberikan subsidinya saja. Untuk 6 provinsi butuh Rp 441 miliar. Ke depan kalau DKE sudah dianggarkan maka akan lebih banyak," pungkas Sudirman.
Kementerian ESDM juga telah membuat satuan tugas khusus untuk pengelolaan listrik nasional. Satgas ini nantinya juga akan beriringan dengan PLN sehingga terjalin kordinasi antar lembaga yang lebih baik.
"Untuk pengelolaan secara nasional kita bentuk satgas, Pak Said Didu akan memimpin satgas itu. Kemudian untuk setiap region kita akan match dengan regionalisasi PLN, jadi kalau PLN punya Direktur Regional kita akan punya task force di setiap provinsi akan ada task force supaya mereka bisa lebih cepat mengantisipasi dan mengidentifikasi masalah," jelas Sudirman.
Pengelolaan listrik pada Program Indonesia Terang juga akan nersinergi dengan PLN. Sehingga beberapa kekurangan yang ada di lapangan dapat dilakukan kerja sama dengan PLN.
"Di mana PLN sudah ada ya sama PLN, tapi kalau PLN belum ada kita bikin terisolasi (isolated grid) tapi suatu ketika mesti disambung. Ada daerah yang sudah ada pembangkit ya tinggak kita dorong PLN bangun pembangkit," tegas Sudirman.
"Jadi saya kira tidak mungkin dilepaskan dari PLN. Kita mengerti ada beberapa constrain yang belum cukup memadahi infrastrukturnya," tutupnya. (hns/hns)