BATAN: Banyak yang Setuju RI Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

BATAN: Banyak yang Setuju RI Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Selasa, 26 Apr 2016 13:54 WIB
BATAN: Banyak yang Setuju RI Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Foto: reuters.com
Jakarta - Pemanfaatan energi nuklir di Indonesia belum maksimal. Padahal, energi nuklir akan mengalihkan ketergantungan Indonesia dari energi fosil yang kian tahun semakin menipis.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah menyurvei tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Hasilnya, 75% penduduk Indonesia setuju apabila PLTN dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi.

"Hasilnya 75,3% setuju PLTN di Indonesia, sedangkan 24,7% tidak setuju. Banyak yang setuju PLTN di Indonesia," ujar Kepala Bidang Diseminasi Batan, Dimas Irawan di Kantor Pusat Batan, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Survei tersebut sudah dilaukan sejak 6 tahun silam dan cukup fluktuatif respons masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Indonesia. Penurunan persentase juga sempat turun ketika meledaknya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang akibat gempa bumi 2011 lalu.

"Meningkat di 4 tahun terakhir 2012 meningkat dari 47% ke 52,7%. Sekarang lebih dari 75% setuju. Mereka percaya pengembangan teknologi nuklir," terang Dimas.

Ketakutan mereka timbul akibat tragedi dan bencana ledakan reaktor nuklir di beberapa negara. Sedangkan mayoritas setuju untuk pengelolaan energi jangka panjang.

Batan telah melakukan berbagai riset dalam pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi hingga rekayasa pangan. Penelitian tersebut sudah dilakukan sejak 50 tahun yang lalu melalui reaktor nuklir pertamanya di Bandung.

"Ada tiga reaktor, pertama Bandung, Yogyakarta, danΒ  di Serpong. Salah satunya telah beroperasi lebih dari 50 tahun sejak 1964," tutur Dimas.

Pemerintah perlu turun tangan untuk menindaklanjuti pemanfaatan energi nuklir sebagai alternatif energi jangka panjang. Energi nuklir dinilai cukup untuk memenuhi defisit listrik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

"Persetujuan publik dipengaruhi oleh keamanan isu yang ada di luar negeri. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan teknologi dan fasilitas nuklir," tutup Dimas. (hns/hns)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads