.webp)
Di Kepulauan Natuna, Jokowi menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Kerja, mengenai percepatan pembangunan Natuna. Rapat digelar di atas kapal perang KRI Bonjol 383.
Kunjungan Jokowi ini terkait dengan klaim China, perairan Natuna termasuk 'wilayah penangkapan tradisional nelayan China'. Ketika ada kapal nelayan China yang ditangkap TNI Angkatan Laut, karena mencuri ikan di perairan Natuna, pemerintah China membela nelayannya dengan argumen tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu arahan yang diberikan Jokowi adalah pengembangan usaha minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. Kepulauan Natuna memang kaya akan migas, ladang gas terbesar di Indonesia yang memiliki potensi sampai 46 triliun kaki kubik (TCF) berada di kawasan ini.
Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan ada 16 blok (Wilayah Kerja/WK) migas di Kepulauan Natuna, lima di antaranya sudah memasuki tahap produksi, sedangkan 11 blok lainnya masih tahap eksplorasi. Pengembangan migas di Natuna akan semakin ditingkatkan agar ekonomi tumbuh di wilayah ini, dan pembangunannya berjalan cepat.
"Di Natuna ada 16 platform. Dari 16 WK, 5 sudah produksi dan 11 masih dalam eksplorasi. Kemudian ada 25 platform atau anjungan lepas pantai. Presiden memberikan arahan supaya kegiatan bisnis atau usaha migas di Natuna ditingkatkan karena presensi ekonomi jadi penting," kata Sudirman, saat ditemui di Terminal BBM Cikampek, Jumat (24/6/2016).
Pihaknya juga mengimbau perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Natuna agar membuat kantor di kepulauan ini. Demikian juga pusat logistik, kalau bisa dibangun di Natuna. Dengan begitu, roda perekonomian di Natuna bisa bergerak lebih cepat, manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat lokal.
"Sebisa mungkin kantor pendukung dari yang beroperasi di Natuna juga dipindahkan ke Kepulauan Natuna. Kalau memang masih di Jakarta apa boleh buat, tapi kalau bisa ke sana. Logistic base kalau bisa dipindah ke sana," tutupnya. (wdl/wdl)
