Skema Pembangunan Kilang Bontang Akan Diubah

Jakarta - Pemerintah berencana mengubah skema pembangunan Grass Root Refinery (GRR) Bontang. Proyek kilang US$ 14 miliar berkapasitas 300.000 barel per hari (bph) ini ditargetkan rampung 2023. Awalnya skema pembangunan kilang ini adalah skema Kilang Pemerintah Berbentuk Badan Usaha (KPBU).

Dengan skema KPBU, pemerintah bisa berkontrak dengan perusahaan swasta nasional atau asing yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan pembangunan. Setelah pembangunan, masa konsesi untuk swasta berlangsung selama 30 tahun, setelah itu kilang menjadi milik pemerintah.

Tetapi kini ada rencana pemerintah untuk mengubahnya, skema diganti menjadi penugasan khusus untuk PT Pertamina (Persero), agar proyek GRR Bontang bisa direalisasikan lebih cepat.

"Kilang Bontang tadinya KPBU, ada keinginan dari pemerintah untuk dipercepat. Ada keinginan dari pemerintah, besok akan ada rapat koordinasi oleh kemeneterian terkait, dari KPBU akan diubah jadi penugasan khusus," kata Direktur Pengolahan Pertamina, Rachmad Hardadi, saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Menurut Hardadi, pembangunan kilang Bontang memang bisa lebih cepat kalau menggunakan skema penugasan khusus. Sebab, perizinan yang perlu diurus dalam skema KPBU lebih berbelit-belit. Pertamina juga bisa bergerak lebih cepat kalau diberi penugasan khusus. "Kalau KPBU terkesan aspek administarsi banyak sekali. Penugasan khusus administrasi juga comply namun kami bisa gerak lebih cepat, seperti (proyek kilang) Tuban misalnya," dia mengimbuhkan.

Selain itu, jika menggunakan skema KPBU, Pertamina hanya menjadi penanggung jawab proyek GRR Bontang, tapi tidak ikut terlibat dalam pembangunannya, dan tidak ada kepemilikan Pertamina. Berbeda dengan KPBU, kalau menggunakan skema penugasan khusus, Pertamina ikut membangun dan punya bagian kepemilikan atas kilang.

"Kalau KPBU, Pertamina menjadi penanggung jawab saja. Namun kalau penugasan khusus Pertamina akan masuk ke dalam sebagai shareholder Karena Pertamina ada di dalam sebagai joint venture maka Pertamina akan kuat sebagai owner. Kalau KPBU kan enggak. Nah apakah bisa lebih cepat, saya yakin," papar Hardadi.

Bila pemerintah dapat segera memberi penugasan khusus, Pertamina akan bergerak cepat mencari partner untuk membangun kilang Bontang. Joint Venture (JV) antara Pertamina dengan partner terpilih untuk GRR Bontang bisa terbentuk di Februari 2017, kalau pemerintah memutuskan penugasan khusus sekitar bulan ini.

Hardadi optimistis, GRR Bontang bisa dirampungkan dan beroperasi penuh pada akhir 2022 kalau partner sudah terpilih pada Januari-Februari 2017. "Kalau ini dapat partner Februari 2017, maka estimasi kami di selesai akhir 2022," tandasnya.

Salah satu perusahaan yang berpeluang untuk digandeng membangun kilang Bontang adalah National Iranian Oil Company (NIOC). Saat Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, ke Iran pada Senin (8/8/2016) kemarin, BUMN perminyakan Iran itu sudah menyatakan minatnya pada proyek GRR Bontang.

"Iran sangat antusias tidak hanya jual crude (minyak mentah) ke sini, tapi juga bangun infrastruktur. Artinya apa, ini salah satu klarifikasi mereka potensial jadi strategic partner yang perlu mendapat klarifikasi lebih detail," tutupnya. (wdl/wdl)