Ada Subsidi dari Pemerintah, PLN Diminta Beli Listrik Ramah Lingkungan

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) diminta untuk mau membeli energi listrik yang dihasilkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT). PLN sebagai BUMN yang wajib menyediakan energi listrik bagi masyarakat Indonesia juga harus mau mengambil porsi EBT dalam pendistribusian listrik ke masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana saat Diskusi Energi Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

"PLN tidak salah untuk cari untung, namun di sisi lain PLN adalah perangkat dari negara. Masalah keseimbangan ini yang harus dicarikan. Pak Candra (Mantan Menteri ESDM) terakhir mencarikan titik seimbang ini berapa sih maunya PLN dan berapa yang dibutuhkan negara. Hubungan kami dengan PLN makin baik," terang Rida.

Pemerintah juga telah menjamin adanya insentif kepada PLN jika membeli listrik yang bersumber dari EBT. Sehingga PLN tidak perlu takut mengalami kerugian jika membeli listrik EBT.

"Untuk tahun depan kaitannya dengan PLN, kalau kemarin teman-teman PLN sedikit resistif dengan EBT karena mahal. Namun ini dijamin dengan UU bahwa pemerintah harus sediakan insentif untuk pengembangan EBT," kata Rida.

Selain itu, dukungan dari berbagai pihak juga dibutuhkan dalam merealisasikan porsi EBT sebesar 23% dari 35.000 MW. Pemerintah Daerah (Pemda) misalnya diminta untuk membantu penyediaan lahan hingga izin pembangunan pembangkit berbasis EBT.

"Tapi yang membuat EBT berhasil adalah banyak sekali isunya dan ini yang harus jadi, dari mulai lahan, keterlibatan Pemda. Karena infrastruktur kan menyangkut Pemda, masalah finansial dan masalah perizinan. Kalau disebut 20 ada kali, salah satunya adalah keharmonisan dengan teman-teman di PLN. Karena masing-masing terikat dengan undang-undang masing-masing," tutup Rida. (feb/feb)