Jumat, 26 Agu 2016 16:41 WIB
Luhut Akan Kerahkan Kapal TNI AL untuk Cari Minyak
Foto: Dana Aditiasari-detikFinance
Jakarta - Cadangan minyak Indonesia yang terbukti (proven reserve) saat ini tinggal 3,6 miliar barel. Cadangan minyak ini umumnya berada di daerah-daerah terpencil, laut dalam, dan terpencar lokasinya.
Dengan kebutuhan mencapai 300 juta barel per tahun, maka minyak Indonesia akan habis dalam waktu 12 tahun lagi, bila tidak ada penemuan cadangan baru.
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang sekarang menjabat Plt Menteri ESDM, punya cara khusus untuk mencari cadangan-cadangan minyak yang berada di tengah laut.
Luhut menyatakan, akan menggandeng TNI Angkatan Laut untuk mencari minyak di laut dalam. Kapal-kapal milik TNI AL akan dikerahkan untuk membantu kegiatan eksplorasi minyak.
"Memang dari tingkat cadangan sudah turun, sekarang kita mau tingkatkan eksplorasi lebih banyak, salah satu caranya kita kerja sama dengan TNI Angkatan Laut di mana nanti kapal-kapal TNI yang berlayar sekalian bisa lakukan studi di laut, karena sekarang minyak kita banyak di laut," kata Luhut, saat ditemui di Kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Selain itu, Luhut juga berupaya membuat iklim investasi di sektor hulu migas menjadi lebih menarik. Caranya dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini mengatur biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak-pajak di hulu migas.
Revisi PP No. 79/2010 sudah selesai difinalisasi, tinggal ditandatangani Luhut dan diserahkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita revisi PP 79 agar orang lebih tertarik mencari minyak di laut dalam. Sudah (selesai difinalisasi), tinggal saya baca hari ini, Senin saya tanda tangan dan kita kasih ke Presiden," tutupnya. (wdl/wdl)
Dengan kebutuhan mencapai 300 juta barel per tahun, maka minyak Indonesia akan habis dalam waktu 12 tahun lagi, bila tidak ada penemuan cadangan baru.
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang sekarang menjabat Plt Menteri ESDM, punya cara khusus untuk mencari cadangan-cadangan minyak yang berada di tengah laut.
"Memang dari tingkat cadangan sudah turun, sekarang kita mau tingkatkan eksplorasi lebih banyak, salah satu caranya kita kerja sama dengan TNI Angkatan Laut di mana nanti kapal-kapal TNI yang berlayar sekalian bisa lakukan studi di laut, karena sekarang minyak kita banyak di laut," kata Luhut, saat ditemui di Kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Selain itu, Luhut juga berupaya membuat iklim investasi di sektor hulu migas menjadi lebih menarik. Caranya dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini mengatur biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak-pajak di hulu migas.
Revisi PP No. 79/2010 sudah selesai difinalisasi, tinggal ditandatangani Luhut dan diserahkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita revisi PP 79 agar orang lebih tertarik mencari minyak di laut dalam. Sudah (selesai difinalisasi), tinggal saya baca hari ini, Senin saya tanda tangan dan kita kasih ke Presiden," tutupnya. (wdl/wdl)
industri migas
skk migas
minyak mentah
korupsi kementerian esdm
luhut l panjaitan
tni angkatan laut
tni al
