Luhut Ungkap Penyebab Harga Gas di RI Lebih Mahal dari Singapura

Jakarta - Harga gas untuk industri di Indonesia rata-rata mencapai US$ 10/MMBTU. Sementara di Singapura, yang sama sekali tak punya ladang gas, industrinya membeli gas dengan harga rata-rata hanya US$ 4/MMBTU.

Menko Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut anomali harga gas di Indonesia ini merupakan akibat dari manajemen pengelolaan yang kacau di sektor energi.

Harga gas di Indonesia menjadi tidak efisien karena panjangnya rantai pasokan dari hulu sampai ke industri. Dari hulu, gas mengalir melalui pipa transmisi milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) atau PT Pertamina Gas (Pertagas), ada biaya toll fee.

Tapi gas di hulu sering tidak langsung dijual ke PGN atau Pertagas, tapi ke trader yang berperan sebagai calo dulu. Trader ini tak punya pipa, mereka menjual alokasi gas yang didapatnya ke trader lain sampai bertingkat-tingkat, baru ke PGN atau Pertagas. Ini membuat harga gas menjadi tinggi begitu sampai di industri.

"Di kita banyak miss management. Harga gas mungkin di hulu hanya US$ 4/MMBTU, sekarang berapa toll fee-nya. Kita punya PGN, Pertagas, masing-masing punya pipa sendiri. Lalu ada pengusaha nggak punya pipa (trader tak bermodal), dapat gas saja. Lengkaplah penderitaan kita," ucap Luhut, dalam Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Sementara di negara-negara tetangga, selain rantai distribusi gasnya tidak bertingkat-tingkat seperti di Indonesia, gas untuk industri disubsidi. Negara mengejar penerimaan dari multiplier effect yang dihasilkan industri. "Di negara sekitar kita, gas itu sudah disubsidi, sehingga tidak menjadi revenue buat negara," papar Luhut.

Untuk menurunkan harga gas, Luhut sudah berbicara langsung dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Luhut meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menjadikan gas sebagai sumber penerimaan negara.

"Lagi kita exercise, sekarang lagi kita kerjakan, saya koordinasi dengan Bu Sri Mulyani, supaya melihat bagaimana agar gas ini jadi prime mover ekonomi kita, sehingga harga gas itu ingin kita lihat memberi multiplier effect ke industri kita," katanya.

Pendapatan negara dari gas di hulu akan dipangkas supaya sampai di industri menjadi lebih murah. Ujung-ujungnya negara akan tetap untung, industri akan lebih bergeliat sehingga bisa menyumbang pajak lebih besar, menghasilkan banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dari hulunya saja masih ada yang bisa dihemat. Saya sampaikan ke Bu Sri Mulyani, 'Anda mau penerimaan gas saja atau lihat multiplier effect di hilir?' Industri keramik, tekstil, baja kita harus punya nilai tambah," pungkasnya. (wdl/wdl)