Cost Recovery Bengkak Rp 2,56 Triliun, Jokowi Janji Segera Bereskan

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat periode 2015 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan yang berlangsung tertutup tersebut juga disertai dengan diskusi antara Presiden Jokowi, para menteri dan pimpinan BPK.

Salah satu yang dibahas adalah terkait dengan temuan BPK tentang pembengkakan biaya dalam cost recovery yang mencapai Rp 2,56 triliun. Jokowi berjanji akan langsung menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Ada beberapa yang direspons presiden yang pertama soal cost recovery dan itu akan ditindak lanjuti," ungkap Kepala BPK Harry Azhar Aziz dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Menurut Harry, persoalan cost recovery sangat penting untuk ditindaklanjuti, sebab memakan banyak anggaran negara. Jokowi telah meminta para menteri terkait untuk melakukan pembahasan secepatnya.

"Kami akan mengikuti perkembangan cost recovery, terutama beban yang tidak perlu masuk di dalam yang harus dibayarkan oleh negara," terangnya.

BPK juga menyampaikan tentang keuntungan yang didapatkan PT Pertamina (Persero) dari penjualan solar. Dalam temuan BPK, Pertamina mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3,19 triliun.

"Ada kebijakan harga khususnya solar turun tetapi pertamina tetap mendapatkan Rp 3,19 triliun dan itu kita minta penetapannya dalam menambah modal negara di Pertamina atau dikembalikan uangnya ke negara," paparnya. (mkl/ang)