.webp)
Saat ini, rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri US$ 9,5/MMBtu, lebih mahal daripada gas di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan sebagainya.
Indonesian Petroleum Association (IPA), organisasi yang menaungi para pengusaha hulu migas, menyatakan bahwa rata-rata biaya produksi gas di Indonesia sudah US$ 3-7/MMBtu, tergantung tingkat kesulitan lapangan sumber gas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka, tingkat keekonomian lapangan di Indonesia kurang memungkinkan penurunan harga gas seperti keinginan Jokowi. Kalau Jokowi ingin harga gas lekas turun, solusi tercepat dan termudah adalah dengan membuka keran impor gas murah dari luar negeri.
"Kalau kita ingin menurunkan harga secepat mungkin, kita buka keran impor saja. Lapangan di Indonesia tidak ada yang memenuhi keekonomian itu. Saya lihat itu langkah cepat tanpa kita harus mengambil langkah drastis," kata Direktur IPA, Sammy Hamzah, dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (9/10/2016).
Menurut Sammy, impor gas bukan sesuatu yang diharamkan. Nyatanya, Indonesia sudah jadi negara importir minyak sejak 13 tahun lalu. Toh, kekayaan gas Indonesia tak hilang, bisa disimpan untuk generasi mendatang.
Lebih baik Indonesia mengekspor saja gas dari dalam negeri yang harganya mahal, lalu mengimpor gas murah dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Impor gas tidak bisa jadi sesuatu yang diharamkan asal diregulasi. Kalau kita impor BBM, harusnya impor gas nggak masalah. Kalau lapangan-lapangan kita nggak bisa dikembangkan dengan harga sekarang, ya sudah, toh tidak hilang juga gas kita di dalam tanah," ucapnya.
Tapi dia mengingatkan, impor gas harus dikontrol ketat supaya tak jadi lahan permainan seperti halnya minyak.
"Kita sudah mengalami yang namanya mafia impor minyak, jangan sampai ada juga mafia impor gas. Kita harus hati-hati," tutur Sammy.
Selain mengimpor minyak murah, solusi lain untuk menurunkan harga gas adalah dengan memberi subsidi. Tapi Sammy kurang setuju bila ada subsidi gas, sebab subsidi bakal menjadi beban negara yang sulit dilepaskan.
"Soal subsidi gas, menghilangkan subsidi bukan hal yang gampang. Jangan sampai kita memberi beban lagi untuk generasi penerus kita. Subsidi tidak menjamin efisiensi," tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha menambahkan, gas dari negara-negara Timur Tengah memang murah harganya, mungkin setelah diproses menjadi Liquified Natural Gas (LNG) dan dikapalkan harganya masih US$ 3,5/MMBtu saat tiba di Indonesia.
Lapangan gas di sana memang tak sesulit di Indonesia, biaya produksi gasnya hanya sekitar US$ 2/MMBtu. Tapi pembukaan impor harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai mematikan industri hulu migas di dalam negeri. Maka kalau dibuka, harga gas impor harus dikendalikan pemerintah.
"Kalau gas kita dikomparasi dengan gas dari Timur Tengah ya kalah, mereka bisa produksi cuma US$ 2/MMBtu, sampai sini mungkin US$ 3,5/MMBtu. Mesti hati-hati. Kalau impor tidak diregulasi, nanti membunuh industri upstream (hulu) kita," ujar Satya.
Dia juga berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa asal menurunkan harga gas. Kalau harga di hulu kurang ekonomis, investor tidak akan tertarik untuk melakukan eksplorasi dan produksi gas di Indonesia. Jangan sampai penurunan harga gas untuk industri di hilir merusak iklim investasi di sektor hulu migas.
"Kita harus berpikir, kalau pemerintah ingin gas jadi pendorong ekonomi, kita juga perlu memperhatikan kondisi di hulu. Misalnya kalau minta gas dari Blok Masela harganya US$ 3/MMBtu, ya nggak akan dikembangkan itu," tutupnya. (drk/drk)
