.webp)
Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Untuk mendukung rencana tersebut, BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diminta mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo. Pemerintah sebelumnya membahas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia serta tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang terdapat di Bank Indonesia (BI).
"Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," jelas Airlangga.
Ke depan, rekening yang dipersiapkan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Namun, Airlangga belum merinci program apa saja yang nantinya akan disalurkan melalui rekening tersebut.
"Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," terang Airlangga.
Menurut Airlangga, langkah tersebut disiapkan untuk semakin meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57%. Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar literasi keuangan negara-negara OECD yang disebut berada pada level 63%.
"Sebetulnya angka-angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%," ujarnya.
(hns/hns)
