Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Bagaimana Agar Tak Merugikan Negara?

Jakarta - Dalam Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas pada 1 November 2016 lalu, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menyatakan keinginannya agar revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dapat memperkuat BUMN perminyakan, yaitu PT Pertamina (Persero).

Caranya, dengan mengalihkan cadangan migas nasional yang saat ini dikuasakan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke Pertamina. Cadangan migas nasional akan dijadikan leverage alias aset yang dapat digunakan Pertamina untuk mencari pinjaman.

Menjadikan cadangan migas nasional sebagai aset Pertamina akan membuat BUMN perminyakan tersebut menjadi lebih gesit, punya modal jauh lebih besar untuk melakukan investasi-investasi baik di hulu maupun hilir migas. Pinjaman yang diperoleh dengan menjaminkan aset tersebut bisa meningkatkan produksi migas, membangun infrastruktur migas, dan sebagainya.

Tapi langkah itu bukannya tanpa risiko. Kalau tak dikelola dengan baik, investasi yang dilakukan mengalami kegagalan, negara bisa kehilangan aset. Bisnis migas, terutama hulu migas, sangat tinggi risikonya. Bagaimana mitigasi risiko agar negara tak sampai dirugikan?

VP Corporate Communication Pertamina, Wianda A Pusponegoro, menyatakan 70% investasi Pertamina adalah untuk bisnis hulu, yakni eksplorasi dan produksi migas. Kalau nantinya cadangan migas nasional jadi leverage Pertamina, 70% pinjaman yang diperoleh akan dialokasikan ke hulu, khususnya untuk mengakuisisi blok-blok migas di luar negeri.

Pertamina memang harus ekspansi ke luar negeri karena cadangan migas di dalam negeri sudah tinggal sedikit. Tapi agar terhindar dari risiko kehilangan uang banyak, Pertamina akan lebih banyak menginvestasikan dana untuk mencaplok blok-blok yang sudah berproduksi, bukan blok yang cadangannya belum terbukti dan masih perlu dieksplorasi.

Blok-blok yang diakuisisi pun tak sembarangan. Paling tidak Pertamina harus bisa membawa pulang migas sebanyak 30.000 barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) ke Indonesia. Ini untuk menjamin kebutuhan di dalam negeri, supaya ketahanan energi nasional terjaga.

"Investasi kami 70% untuk hulu. Kami bisa meningkatkan cadangan dan produksi minyak. Kami akan fokus pada blok-blok yang sudah berproduksi, kami rencana masuk ke Iran, Rusia, kami akan benar-benar mengkaji blok-blok produksi, minimal kami bisa membawa pulang migas 30.000 boepd. Kami harus fokus di lapangan-lapangan yang produksinya sudah relatif stabil," ujar Wianda kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Kalau pun yang diakuisisi adalah blok yang statusnya masih eksplorasi, cadangannya harus cukup besar. "Jadi blok produksi adalah prioritas kami. Memang kami punya blok-blok yang masih berstatus eksplorasi, tapi punya cadangan terbukti cukup menjanjikan. Kami punya target terus meningkatkan produksi," Wianda menambahkan.

Lalu untuk investasi hulu migas di dalam negeri, terutama untuk blok-blok lepas pantai (offshore) di laut dalam Indonesia Timur yang risiko dan tingkat kesulitannya tinggi, Pertamina akan mencari mitra sehingga risiko bisa dibagi.

"Kalau memang kami harus ada mitra, kami harus bermitra untuk sharing risk, dan itu hal yang wajar dalam bisnis migas yang padat modal dan padat teknologi," pungkasnya. (wdl/wdl)