Dukung 35.000 MW, PLN akan Kirim 50 Karyawan Belajar Listrik di Luar Negeri

Laporan dari Beijing

Dukung 35.000 MW, PLN akan Kirim 50 Karyawan Belajar Listrik di Luar Negeri

Iin Yumiyanti - detikFinance
Sabtu, 10 Des 2016 18:54 WIB
Dukung 35.000 MW, PLN akan Kirim 50 Karyawan Belajar Listrik di Luar Negeri
Foto: Iin Yumiyanti
Beijing - Setiap tahun PT PLN (Persero) akan mengirim 50 karyawannya ke luar negeri untuk belajar dan magang masalah perlistrikan selama 6-9 bulan. Negara yang dituju adalah China, Jepang, Korea Selatan dan Eropa.

"Ini untuk menyiapkan proyek listrik 35 ribu Megawatt. Targetnya setiap tahun kita akan kirim 50 orang," kata Direktur Sumber Daya Manusia PLN, Muhamad Ali, kepada wartawan Indonesia yang diundang PLN untuk meliput kunjungan ke perusahaan listrik di China. Kunjungan PLN ke China berlangsung dari tanggal 5-10 Desember 2016.

Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, para karyawan yang terpilih akan mendapat training di dalam negeri. Di luar negeri, peserta training ini akan mempelajari hal-hal yang benar-benar lebih pada teknikal, seperti bagaimana mengoperasikan mesin dan bagaimana menjalankan perawatan mesin yang bagus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan berangkatkan Januari. Sehingga saat nanti 2019 mereka sudah siap mengoperasikan pembangkit , transmisi maupun distribusinya," ujar Ali

Tahun ini PLN memulainya dengan memberangkatkan 25 orang.

"Nah, kenapa tahun ini belum bisa 50? Karena pertama kali mengadakan MoU dan sebagainya, kemudian ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi," jelas Ali.

Selain itu, PLN berencana mengirim karyawannya untuk belajar tentang teknologi pembangkit listrik panas bumi atau geothermal ke Auckland, Selandia Baru. Kenapa Selandia Baru? Menurut Ali, untuk geothermal, Selandia Baru masuk dalam 5 besar dunia.

"Di situ kita sudah kerja sama. Kita akan buka di 2017," terang Ali.

Ali menambahkan, PLN tak hanya mengirim karyawannya ke luar negeri untuk belajar perlistrikan, tapi juga untuk belajar hukum. Salah satu negara yang dipilih adalah Skotlandia.

"Kenapa ini kita perlukan, karena PLN itu sebagian besar kontraknya jangka panjang 20 -25 tahun atau bahkan 30 tahun. Untuk itu kita butuh legal drafting yang benar-benar andal. Di Skotlandia ada yang khusus belajar hukum tentang energi dan itu cuma satu tahun. Satu tahun selesai S2. Sehingga ini kita memperkuat tim hukum kita dari situ," tutur Ali. (hns/bpn)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads