Rapat Bahas Data Cost Recovery, Anggota DPR Protes Huruf Terlalu Kecil

Jakarta - Baru dibuka selama 10 menit, DPR memutuskan untuk menskors rapat kerja dengan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Penyebabnya, data cost recovery 2015-2016 yang dibagikan oleh SKK Migas kepada para anggota DPR terlalu kecil hurufnya hingga sulit terbaca. Anggota DPR merasa kesal dan meminta data dicetak ulang dengan huruf yang ukurannya lebih besar.

"Nggak masuk akal ini, ini disengaja. Staf saya yang lulusan SMA saja bisa lebih baik dari ini. Kalau saya jadi pimpinan, saya pecat anak buah yang mempersiapkan ini," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi, saat memimpin rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Data tersebut amat penting karena DPR ingin meneliti cost recovery yang dikeluarkan negara pada 2015-2016. Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan migas yang menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara.

Mulyadi menilai, cost recovery yang diklaim oleh para KKKS kepada negara selama ini kurang transparan. "Fungsi kita pengawasan, ingat. Kalau saudara main-main, berhadapan dengan kita. "Kita mau bongkar ini prakteknya seperti apa," tegasnya setengah membentak.

SKK Migas diminta mempersiapkan data dengan baik, setelah itu barulah rapat kerja dilanjutkan. "Kita skors, saya nggak bisa bacanya ini, persiapkan dulu," tutupnya.

Rapat kerja ini dimulai pukul 16.10 WIB ini dipimpin Mulyadi, hadir 10 anggota Komisi VII DPR dari 6 fraksi. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah hadir mewakili pimpinan dari masing-masing institusinya. (dna/dna)