Jonan: RI Belum Mau Kembangkan Energi Nuklir

Jakarta - Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Marc Ayrault, pagi ini menemui Menteri ESDM, Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Ayrault didampingi Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Jean-Charles Berthonnet.

Ayrault datang untuk meresmikan pembentukan French Renewable Energy Group (FREG). Jonan menyambut baik ketertarikan perusahaan-perusahaan Prancis untuk menggarap potensi EBT di Indonesia. Tetapi khusus untuk energi nuklir, Indonesia belum berminat, peluang bisnis itu masih tertutup untuk perusahaan-perusahaan Perancis.

Di depan Ayrault, Jonan menyatakan pengembangan energi nuklir di Indonesia masih menunggu momentum yang pas. Sekarang atau dalam waktu dekat bukan waktu yang tepat untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

"Kami fokus mengembangkan energi terbarukan, tapi untuk saat ini tidak termasuk energi nuklir. Saya tahu Prancis memiliki teknologi yang andal di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), saya mengerti. Tapi saya pikir sekarang bukan waktu yang tepat buat Indonesia, mungkin di masa mendatang," kata Jonan, di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menjelaskan ada 2 syarat yang harus dipenuhi sebelum Indonesia memutuskan untuk mengembangkan dan membangun PLTN dalam skala besar.

Dua syarat itu sedang berupaya dipenuhi oleh pemerintah lewat Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). "Paling tidak Pak Menteri berupaya untuk comply terhadap kebijakan. Ada 2 persyaratan di mana kita dibolehkan membangun PLTN, belum terpenuhi. Selama ini masih berupaya dipenuhi oleh Batan," paparnya.

Syarat pertama, energi nuklir harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat harus paham sisi positif maupun negatif dari pengembangan energi nuklir, dan menerimanya.

Kedua, pemerintah harus punya kemauan kuat untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Tentu political will dari pemerintah tergantung dari dukungan masyarakat.

"Pertama, resistensi masyarakat. Kedua political will. Political will kan tergantung syarat yang pertama itu. Kalau masyarakatnya menolak, percuma juga. Jadi lihat dulu tingkat penerimaan masyarakat," tutupnya. (mca/wdl)