Kementerian ESDM di bawah pimpinan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, saat ini lebih mengedepankan energi yang murah dan efisien, misalnya batu bara dan gas bumi untuk bahan bakar pembangkit listrik. Tujuannya supaya biaya pokok produksi (BPP) listrik turun, sehingga rakyat bisa menikmati listrik dengan tarif terjangkau.
"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah sekarang ini kan untuk minimum tidak membuat harga listrik naik. Intinya jangan sampai rakyat menanggung harga listrik yang mahal," kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Selain itu, biaya listrik yang murah meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kebijakan pemerintah ujungnya tak mau rakyat menderita. Pak Presiden juga ingin kita lebih kompetitif, artinya modal untuk produksi barang harus lebih murah, salah satunya dari biaya energi," paparnya.
Energi terbarukan bukannya tidak penting, tapi pemerintah harus punya skala prioritas. Masalahnya, biaya investasi untuk mengembangkan EBT relatif besar, rata-rata harga jual listriknya jadi tinggi.
Pemerintah saat ini enggan menetapkan patokan tarif yang tinggi untuk EBT. Sebab, yang lebih diprioritaskan sekarang adalah listrik murah untuk rakyat. Itulah sebabnya Jonan membuat Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 (Permen ESDM 12/2017), yang membatasi tarif EBT seperti surya, hidro, angin, biomassa, dan panas bumi tak boleh lebih dari BPP setempat.
Kebijakan yang diambil tak memuaskan semua pihak. Memang harus ada yang dikorbankan untuk sementara. Yang paling penting sekarang adalah tarif listrik yang efisien, soal apakah yang dipakai adalah sumber energi fosil atau EBT itu tak jadi soal.
"Ada kebijakan yang mengharuskan ada EBT. Pak Menteri (Jonan) bilang boleh saja, tapi tidak at any cost. Jadi pada saat kondisi saling bersilang, ada yang harus mengalah dulu. Jadi minimum tidak menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik), kalau bisa menurunkan," Rida menerangkan.
Ia menambahkan, pihaknya tetap memperhatikan dan mendorong pengembangan EBT meski tak ada lagi Feed in Tariff tinggi seperti di masa lalu. Permen ESDM 12/2017 terus dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya. Jika ternyata dampaknya sangat negatif, membuat pengembangan EBT stagnan, bukan tidak mungkin direvisi.
"Kemarin kan kebijakan baru keluar. Kita lihat juga reaksi pasar. Jangankan Permen, UUD saja bisa direvisi untuk mendapatkan ekuilibrium baru. Tapi tunggu dulu lah, kita lihat dulu," ujarnya.
Pemerintah terbuka dengan masukan dari berbagai pihak untuk mendorong pengembangan EBT. "Tiap hari kita memikirkan terus (perbaikan kebijakan), kita kan enggak tahu ini sudah optimum apa belum. Setiap kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak, ini yang kita lagi cari. Teman-teman dari McKinsey, pengusaha, World Bank, Kedubes kayak Prancis sudah kasih masukan," Rida menuturkan.
Bisa saja pemerintah membuat insentif-insentif baru supaya potensi-potensi EBT yang ada dilirik investor. Tapi insentifnya bukan dalam bentuk Feed in Tariff yang tinggi, melainkan pemangkasan pajak, kredit berbunga rendah, lahan gratis dari pemerintah, dan sebagainya. Pemerintah terus memutar otak supaya rakyat bisa mendapatkan energi yang tidak hanya murah tapi juga bersih dan terbarukan.
"Teman-teman bilang boleh saja tarifnya segitu (sesuai Permen ESDM 12/2017), tapi ada insentifnya. Misalnya tanahnya pemerintah yang mengadakan, bunga bank diturunkan, atau bagaimana kalau enggak ada pajak," tutupnya. (mca/wdl)
