Jokowi Samakan Harga BBM di Papua dan Jawa, Pengusaha: Revolusioner

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh para pengurus dan anggota HIPMI. Kebijakan-kebijakan Jokowi dinilai revolusioner, berdampak sangat besar pada perekonomian nasional.

Misalnya program BBM Satu Harga yang membuat warga pedalaman Papua kini bisa menikmati solar dengan harga Rp 5.150/liter dan premium Rp 6.450/liter. Sebelumnya harga BBM di sana bisa sampai Rp 100.000/liter.

"Harga solar di Papua dulu Rp 100.000 seliter, sekarang sudah jadi sama dengan Jawa. Ini revolusi ekonomi," kata Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, dalam sambutannya saat membuka Rakernas HIPMI, Senin (27/3/2017).

Baca juga: Cara Jokowi Bikin Harga BBM Papua Sama Dengan di Jawa

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi juga disebutnya sangat revolusioner. Hanya di era Jokowi anggaran infrastruktur sampai lebih dari Rp 300 triliun.

"Semua pengurus HIPMI mengakui hanya presiden sekarang yang berani menggelontorkan ratusan triliun untuk infrastruktur," ucapnya.

Bahlil juga memuji capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5% di tengah lesunya perekonomian global. Tingkat inflasi juga sangat rendah sehingga daya beli masyarakat terjaga.

"Pertumbuhan ekonomi terus membaik. Pada 2016 akhir sekitar 5,02% dengan inflasi 3%. Kontribusi didorong oleh konsumsi yang begitu baik di negara kita," paparnya.

Tetapi tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bahlil menyoroti masih tingginya kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah di Indonesia. Ini tergambar dari gini ratio.

"Gini ratio kita cukup tinggi, 0,4. Pengusaha hanya 1,6% dari penduduk. Kita butuh keadilan," katanya.

Baca juga: Jonan: Sekarang Enggak Ada BBM Harga Rp 60.000/liter di Papua

Pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Menurut Bahlil, salah satu penghambat pemerataan adalah praktik kartel.

Hal ini membuat para pengusaha berskala kecil dan menengah sulit untuk naik kelas. Ia meminta kartel-kartel ini diberantas supaya tercipta pengusaha-pengusaha kecil dan menengah bisa ikut tumbuh, ada pemerataan.

"Ada kartel yang menghambat laju pertumbuhan. Kami mendukung KPPU agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih adil. Kesebelasan politik saja sudah ganti. Tapi kesebelasan ekonomi itu-itu saja. Kami ini yang muda-muda ingin jadi pemain inti juga," tutupnya. (mca/hns)