Kata JK Soal Proyek Listrik Mangkrak

Jakarta - Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut, ada sejumlah proyek listrik 10 ribu megawatt (MW) yang dilaporkan mangkrak. Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), persentase proyek mangkrak itu sebesar 4%.

"Itu nilainya kurang lebih 4 persen dari jumlah 10 ribu. Jadi sebenarnya keberhasilnnya proyek 10 ribu itu lebih tinggi, jadi jangan dilihat yang mangkrak saja, tapi yang berhasil 96 persen," kata JK, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).

JK mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek listrik mengalami keterlambatan penyelesaian. Menurutnya, faktor biaya dan lahan menjadi penyebab utama proyek listrik tidak berjalan.

"Bahwa ada yang telat, yang memang sulit, itu harus dilihat apa sebabnya, kalau memang sebabnya tidak bisa dilanjutkan tentu tentu kerugian negara. tapi ini kan proyek berbagai alasan, ada soal lahan, ada soal ongkos. Jadi kita musti lihat satu-satu," jelasnya.

"Tapi saya yakin dari semua itu masih banyak yang bisa diselamatkan dari 4 persen. 4 persen itu kan kira-kira 400 megawatt. itu kan yang kecil-kecil, 10 megawatt, 50 megawatt," sebutnya.

JK berharap, PT PLN (Persero) dapat segera turun tangan untuk menyelamatkan beberapa proyek listrik yang terhenti saat ini.

"Saya kira masih sebagian besar bisa diselamatkan. Jadi tidak menjadi kerugian total. Setidak-tidaknya mereka akan didenda karena keterlambatan, ini perdata. kan ada kontraknya. jadi perdata. kalau dilanjutkan, selesai, tapi kalau tidak bisa didenda, sesuai aturan," ucapnya.

Sebelumnya, KPK masih menunggu laporan dari hasil audit BPKP untuk menindaklanjuti sejumlah proyek yang dilaporkan mangkrak. Menurutnya, ada lebih dari 36 laporan yang diterima terkait dengan proyek mangkrak tersebut.

"Proyek mangkrak itu sekarang masih dalam tahap diaudit oleh BPKP. Jadi kita terimanya sebenarnya bukan resmi dari pemerintah, kita terima dari banyak pihak. Lebih dari 36, bahkan lebih banyak dari itu," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Agus tidak menyebut dari mana informasi yang diperoleh KPK itu berasal. Menurut Agus, kerja sama dengan BPKP dilakukan agar didapat secara rinci ada-tidaknya indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek yang pengerjaannya mangkrak itu. (fiq/wdl)