Kamis, 13 Apr 2017 13:31 WIB
Ini Alasan Jonan Salurkan Subsidi Elpiji 3 Kg Lewat Kartu
Foto: Muhammad Idris-detikFinance
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengalihkan penyaluran subsidi Elpiji 3 kg melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Rencananya hal itu akan direalisasikan pada awal Januari 2018.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi dengan beberapa menteri ekonomi, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka pun sepakat bahwa subsidi yang disalurkan melalui Elpiji 3 kg sulit dikendalikan agar tepat sasaran.
"Kalau ini dikendalikan secara fisik di lapangan bahwa yang boleh beli hanya masyarakat dengan golongan tertentu, ini tentunya sulit sekali. Karena ini negara kepulauan, sudah dicoba distribusi tertutup di Tarakan, tarakan berhasil. Tapi Indonesia ada 500 kota dan kabupaten, jadi akan sangat panjang," tuturnya di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Jonan menambahkan, pemerintah juga sengaja memilih untuk menyalurkan subsidi langsung melalui kartu lantaran tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Berbeda dengan penyaluran bantuan sosial secara langsung yang membutuhkan tambahan SDM untuk menyalurkannya.
"Distribusi uang itu seperti SPJ PNS. Uangnya sedikit distribusinya mahal. Lebih mahal prosesnya. Jadi ini (Elpiji 3 kg) yang mustinya bisa cashless dikirim langsung ke kartu penerima, biasanya dari TNP2K," imbuhnya.
Bila penyaluran tidak diubah ke KKS maka alokasi anggaran untuk subsidi Elpiji 3 kg akan membengkak. Bahkan dia memprediksi bisa membengkak dari Rp 20 triliun hingga Rp 40 triliun di tahun depan.
"Alokasi anggaran tahun ini Elpiji Rp 20 triliun, kami khawatir kalau ini dilepas seperti begini itu prediksi kami di akhir tahun ini saja bisa bengkak jadi Rp 30 triliun. Kalau dibiarkan tahun depan jadi Rp 40 triliun, di samping harga Elpiji dunia bergerak naik pada saat ini," tukasnya. (mkj/mkj)
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi dengan beberapa menteri ekonomi, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka pun sepakat bahwa subsidi yang disalurkan melalui Elpiji 3 kg sulit dikendalikan agar tepat sasaran.
"Kalau ini dikendalikan secara fisik di lapangan bahwa yang boleh beli hanya masyarakat dengan golongan tertentu, ini tentunya sulit sekali. Karena ini negara kepulauan, sudah dicoba distribusi tertutup di Tarakan, tarakan berhasil. Tapi Indonesia ada 500 kota dan kabupaten, jadi akan sangat panjang," tuturnya di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (13/4/2017).
"Distribusi uang itu seperti SPJ PNS. Uangnya sedikit distribusinya mahal. Lebih mahal prosesnya. Jadi ini (Elpiji 3 kg) yang mustinya bisa cashless dikirim langsung ke kartu penerima, biasanya dari TNP2K," imbuhnya.
Bila penyaluran tidak diubah ke KKS maka alokasi anggaran untuk subsidi Elpiji 3 kg akan membengkak. Bahkan dia memprediksi bisa membengkak dari Rp 20 triliun hingga Rp 40 triliun di tahun depan.
"Alokasi anggaran tahun ini Elpiji Rp 20 triliun, kami khawatir kalau ini dilepas seperti begini itu prediksi kami di akhir tahun ini saja bisa bengkak jadi Rp 30 triliun. Kalau dibiarkan tahun depan jadi Rp 40 triliun, di samping harga Elpiji dunia bergerak naik pada saat ini," tukasnya. (mkj/mkj)
