Follow detikFinance
Sabtu 15 Apr 2017, 17:42 WIB

BPH Migas Diminta Awasi Program BBM Satu Harga

Michael Agustinus - detikFinance
BPH Migas Diminta Awasi Program BBM Satu Harga Foto: Wilpret Siagian
Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru saja memiliki jajaran pimpinan baru. Komisi VII DPR RI secara aklamasi memilih Fanshurullah Asa sebagai Kepala BPH Migas untuk periode 2017-2022, menggantikan Andy N Sommeng.

Lalu Henri Ahmad, Sumihar Panjaitan, Marwansyah Lobo Balia, H Ahmad Rizal, Hari Prayoto, Jugi Prajogio, Muhammad Ibnu Fajar, dan Saryono Hadiwidjoyo terpilih sebagai Anggota Komite BPH Migas periode 2017-2022.

Kepada para komandan baru, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, berpesan agar BPH Migas bisa lebih menunjukkan tajinya.

Fungsi-fungsi BPH Migas dalam pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir harus lebih terlihat.

"Kita ingin fungsi BPH Migas yang terlihat kurang saat ini supaya ada inovasi baru, betul-betul mendalami sektor hilir migas," kata Satya kepada detikFinance, Sabtu (15/4/2017).

Satya mencontohkan, program BBM Satu Harga yang dilaksanakan Pertamina saat ini perlu pengawasan. Jangan sampai BBM yang harusnya dikirim untuk masyarakat di daerah terpencil malah disalahgunakan. Masyarakat di pelosok Nusantara harus benar-benar menikmatinya. Di sini, peran BPH Migas dibutuhkan.

Selain itu, BPH Migas perlu mendorong pembangunan tangki-tangki penyimpanan BBM supaya cadangan BBM Indonesia yang saat ini hanya cukup untuk 18-22 hari bisa ditingkatkan. Ini demi ketahanan energi nasional.

"BPH Migas harus mengamankan BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Kita juga harus punya banyak storage, BPH Migas harus mendorong itu untuk peningkatan cadangan energi, demi keamanan nasional kita," Satya menerangkan.

Penerimaan negara juga dapat ditingkatkan jika BPH Migas bersikap tegas pada perusahaan-perusahaan di sektor hilir migas yang tak membayar kewajibannya.

"Dari 200 sekian perusahaan yang mendapat izin dari BPH Migas, hanya sekitar 100 yang bisa dipungut. Harusnya ditindak itu perusahaan yang enggak menjalankan kewajibannya," tegas Satya.

Terakhir, Satya berharap Komite BPH Migas bisa bekerja dengan kompak, harmonis, tidak saling sikut. "Kita juga ingin kekompakan dalam bekerja," tutupnya. (mca/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed