.webp)
Dari pemerintah Indonesia, hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.
Selain itu, hadir juga perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BKPM, Kejaksaan Agung, Pemprov Papua, Pemkab Papua, Masyarakat Adat Kamoro dan Amungme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perundingan terkait kelanjutan operasi Freeport harus diselesaikan selambat-lambatnya Oktober 2017. Tapi Jonan ingin perundingan dapat selesai lebih cepat.
"Sesuai kesepakatan bersama, kami diberi waktu untuk menyelesaikan secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan operasi Freeport sampai Oktober 2017 ini. Kita masih ada waktu 5 bulan. Tapi harapan Pak Menteri, kalau bisa selesai 1-2 bulan lebih cepat," ujarnya.
Ada 4 isu yang akan dibahas dalam perundingan dengan Freeport. Pertama terkait jaminan stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport. "Stabilitas ini terkait ketentuan fiskal dan perpajakan. Baik pajak di pemerintah pusat maupun di daerah," papar Teguh.
Kedua adalah soal divestasi Freeport. Ketiga adalah kelangsungan operasi Freeport pasca 2021. Dan yang terakhir soal kewajiban membangun smelter. "Keempat substansi harus dilaksanakan 1 paket. Itu catatan kami di perundingan," tukas Teguh.
Sementara itu, Adkerson menyatakan bahwa pihaknya datang dengan niat baik untuk mendapatkan win-win solution dengan pemerintah Indonesia.
"Kami datang dengan niat baik untuk mencapai win-win situation. Kami berharap bisa mendapat solusi terbaik. Freeport ingin jaminan stabilitas untuk investasi jangka panjang," tutupnya. (mca/wdl)
