.webp)
Akibat mahalnya biaya distribusi ini, PLTGU Belawan tak bisa beroperasi dengan efisien. Biaya produksi listrik jadi mahal, tarif untuk masyarakat jadi susah diturunkan.
Ada sejumlah komponen biaya yang dibebankan ke PLN sehingga harga gas menjadi mahal begitu sampai di PLTGU Belawan. Ongkos regasifikasi di Terminal LNG Arun dan toll fee di pipa transmisi ruas Arun-Belawan totalnya lebih dari US$ 4/MMBTU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian gas dialirkan ke PLTGU Belawan melalui pipa transmisi Arun-Belawan yang mengenakan toll fee sebesar US$ 2,53/MSCF. Total biaya regasifikasi dan tol fee pipa transmisi saja sudah US$ 4,09/MMBTU. Harga gas jadi di atas US$ 10/MMBTU begitu sampai di PLTGU Belawan.
Terkait hal ini, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa biaya distribusi jadi mahal gara-gara modal investasi (capital expenditure/capex) pipa Arun-Belawan kemahalan. Desainnya sudah salah dari awal, kapasitas pipa terlalu besar.
Kapasitas pipa dibuat sampai 400 MMSCFD, padahal konsumsi gas setempat jauh di bawah itu. Sejauh ini, volume gas yang lewat di pipa Arun-Belawan hanya sekitar seperempat kapasitas maksimum.
Tingginya capex dan terlalu sedikitnya volume gas yang lewat inilah yang membuat tol fee pipa Arun-Belawan jadi tak wajar. Sebab, tol fee dihitung dari capex dan biaya operasional (operational expenditure/opex) dibagi voluem gas yang lewat. Semakin efisien capex dan opex, semakin banyak gas yang lewat, maka tol fee akan semakin murah.
Fanshurullah menambahkan, BPH Migas tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek. Menurutnya, biaya bisa lebih efisien andai BPH Migas ikut menentukan desain, kapasitas pipa, capex, dan sebagainya.
"Sekarang kami tidak punya peran apakah pipanya diameternya kebesaran atau tidak, kompresornya cukup 1 atau perlu sampai 5. Ke depan kami ingin terlibat dari engineering, jadi kami akan lihat desainnya. Desain menentukan capex, tol fee rumusnya capex plus opex dibagi volume. Karena BPH Migas tidak terlibat, ini jadi kemahalan belanja modalnya, volumenya digede-gedein," kata Fanshurullah kepada detikFinance, Kamis (1/6/2017).
Biaya transportasi gas Arun-Belawan jadi makin mahal lagi karena pemilik pipa, yakni Pertagas, memasukkan komponen-komponen biaya yang harusnya tidak perlu. Contohnya adalah komponen biaya 'country risk'.
Biasanya, country risk dihitung kalau perusahaan yang bertransaksi beda negara. Padahal Pertagas sebagai pemilik pipa bertransaksi dengan PLN, sesama badan usaha dari Indonesia, sama-sama badan usaha milik negara.
"Di Financial Engineering, itu ternyata ada komponen 'country risk'. Padahal yang jual dan yang beli sama-sama badan usaha Indonesia, sama-sama BUMN, bukan investor asing, kok musti ada country risk, ngapain?" tanyanya.
Untuk menekan biaya distribusi gas, Fanshurullah mengusulkan agar ke depan kewenangan BPH Migas diperluas, pihaknya ingin terlibat sejak tahap pembuatan desain infrastruktur gas, penghitungan nilai proyek, dan sebagainya. Ia ingin ada kontrol dari BPH Migas terkait itu semua.
"BPH Migas harus dilibatkan dari Basic Engineering Design (BED), Detail Engineering Design (DED), bagaimana agar betul-betul efisien. Kita tekan capex-nya, kalau konsumen mampunya sekian pipanya jangan digede-gedein," tutupnya. (mca/ang)
