Investor Ingin Berbagai Hambatan di Program 35.000 MW Diselesaikan

Jakarta - Ketidakpastian regulasi, kurangnya koordinasi di antara Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah, dan pengeloIaan program 35.000 Megawatt (MW) menjadi tiga tantangan industri ketenagalistrikan Indonesia saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan PwC Indonesia yang melakukan survei kepada para pelaku industri ketenagalistrikan baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.

Hasil survei tersebut menyoroti peluang-peluang di luar pembangkit, transmisi dan distribusi listrik terpusat, yang didorong oleh peralihan ke arah energi terbarukan.

"Solusi-solusi mini-grid dan offgrid semakin relevan untuk negara kepulauan yang wilayahnya tersebar luas seperti Indonesia. Meskipun demikian, beberapa isu terkait dengan tarif, model usaha, lokasi usaha dan penerimaan masyarakat setempat masih menjadi tantangan," ujar Power & Utilities Partner PwC Indonesia, Yanto Kamarudin, dalam diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Selain tiga tantangan utama tersebut, survei tersebut juga mengungkapkan sebanyak 67% responden mengkhawatirkan tentang ketersediaan pasokan listrik untuk lima tahun ke depan. Kekhawatiran ini konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan seputar ketepatan waktu pelaksanaan rencana Program 35 ribu MW Pemerintah.

Hambatan lain yang menjadi kekhawatiran industri adalah potensi kurangnya tenaga kerja terampil di sektor ketenagalistrikan. Survei itu juga mengungkapkan permintaan dan teknologi yang membentuk lanskap industri ketenagalistrikan.

Ketua APLSI, Ali Herman mengatakan, pengembangan energi dan sumber daya secara umum dan industri ketenagalistrikan secara khusus memegang peranan besar dalam pertumbuhan suatu negara.

Namun demikian, pelaku usaha masih menanti perencanaan, kejelasan pengadaan, dan konsistensi Pemerintah agar mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

"Meskipun terdapat kekhawatiran itu, para investor yang kami survei yakin bahwa Pemerintah telah menunjukkan dukungannya terhadap investasi swasta dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor swasta di industri ketenagalistrikan," pungkasnya. (mca/mca)