Follow detikFinance
Jumat 14 Jul 2017, 17:39 WIB

Belum Ada Tambahan Ladang 'Harta Karun Energi' untuk PLN

Michael Agustinus - detikFinance
Belum Ada Tambahan Ladang Harta Karun Energi untuk PLN Foto: Hans Henricus
Jakarta - PT PLN (Persero) meminta konsesi 14 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) ke pemerintah. Ladang-ladang panas bumi alias 'harta karun energi' tersebut sebenarnya sudah ada pemegang izin usahanya, beberapa pemegang konsesi bahkan sudah menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PLN, tapi ternyata proyek tak jalan.

Total potensi energi listrik yang dapat dihasilkan dari 14 WKP tersebut mencapai 1.000 MW. Kalau dibiarkan terbengkalai, tentu sangat disayangkan karena sebenarnya bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Karena itulah PLN ingin mengambil alih dan mengembangkannya, sehingga masyarakat bisa segera memperoleh energi bersih dan terjangkau.

Permintaan PLN ini sebagian sudah dikabulkan oleh Kementerian ESDM. Sebanyak 6 WKP telah diserahkan konsesinya pada PLN untuk digarap.

Keenam WKP tersebut adalah WKP Tulehu di Maluku, WKP Ulumbu di Nusa Tenggara Timur (NTT), WKP Mataloko di Nusa Tenggara Barat (NTB), WKP Ciater di Jawa Barat, WKP Atadei di NTT, dan WKP Songa Wayaua di Maluku Utara.

Masih ada 8 WKP lagi yang diminta oleh PLN. Tapi pemerintah belum akan memberikan WKP baru lagi untuk PLN dalam waktu dekat. Sebab, pemegang izin kedelapan WKP itu masih punya waktu untuk mulai menggarap potensi panas bumi di sana.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menjelaskan pemerintah tak bisa semena-mena mencabut konsesi 8 WKP itu dan langsung memberikannya ke PLN. Ada prosedur yang harus dilalui. Sampai saat ini, pemegang konsesi masih punya hak.

Jika WKP tak kunjung dikembangkan, Kementerian ESDM akan memberikan peringatan pertama dulu, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Jika pemegang izin tak melakukan apa-apa sampai batas waktu yang diberikan, barulah konsesi bisa dicabut.

"Kita kan ada tahapan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Itu kita kirimkan, mereka (pemegang konsesi di 8 WKP) masih punya kesempatan, belum habis. Hak-hak mereka juga harus dilindungi," kata Rida kepada detikFinance, Jumat (14/7/2017).

Pada prinsipnya, pemerintah dan PLN sama-sama ingin proyek panas bumi dikebut. Pemerintah pun mengandalkan PLN karena BUMN kelistrikan itu punya modal yang kuat dan relatif mudah mendapatkan pinjaman berbunga rendah, sehingga bisa mengembangkan panas bumi dengan biaya relatif efisien.

Meski demikian, hak-hak perusahaan swasta pengembang panas bumi juga harus dilindungi. Masalah ini sudah dibicarakan dan PLN mengerti. Kalau memang nantinya WKP-WKP itu tak tersentuh potensinya sampai batas waktu yang ditetapkan, barulah pemerintah menyerahkannya ke PLN.

"Ada WKP yang sudah ada pemegang izinnya. Sudah kita rapatkan, mereka mengerti. Kebetulan yang diminta itu sisanya masih ada pemegang izinnya," tutupnya. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed