.webp)
Merespons instruksi Jokowi itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan langsung mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menciptakan mobil listrik 'Made in Indonesia'.
Sementara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan insentif pajak agar swasta mau membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi, pemerintah lewat BPPT akan terjun langsung dalam pengembangan mobil listrik, atau mendorong swasta saja?
Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan, menyatakan bahwa semua pihak boleh ikut mengembangkan mobil listrik, pemerintah maupun swasta.
"Semua orang mau bikin mobil listrik tidak dilarang," kata Putu kepada detikFinance, Sabtu (22/7/2017).
BPPT, ia menambahkan, sudah lama terlibat dalam pengembangan mobil listrik. Tidak ada masalah kalau industri otomotif swasta dan BPPT sama-sama mengembangkan mobil listrik, apakah itu dilakukan sendiri-sendiri atau bersinergi.
"Terlibat semua, BPPT sudah lama terlibat. Misalnya di ITS, BPPT ikut," ucapnya.
Sebelumnya, Luhut menyatakan harus ada perhatian khusus, perlu dukungan dari semua pihak agar BPPT bisa bekerja optimal mewujudkan mobil listrik buatan dalam negeri. "Kita mulai. BPPT sudah saya dorong, kita akan kasih perhatian khusus soal masalah mobil listrik," kata Luhut.
Sekarang BPPT sudah punya prototype mobil listrik. Luhut berharap prototype itu bisa dikembangkan lagi dan diproduksi massal, bersaing dengan mobil-mobil konvensional.
Pada tahap awal, mungkin kualitas mobil listrik nasional kurang bagus. Tapi harus terus didukung agar mutunya semakin baik, teknologinya semakin andal, dan bisa berkompetisi di pasar.
Luhut tak mau Indonesia hanya jadi importir saja, harus ikut jadi pemain di pasar juga. Harus ada keberpihakan pemerintah pada mobil listrik buatan bangsa sendiri.
"Jangan kita jadi market-nya mobil listrik orang. Kalau kita punya (mobil listrik) belum terlalu bagus, ya enggak apa-apa, pelan-pelan," tegasnya. (mca/hns)
