Follow detikFinance
Minggu 20 Aug 2017, 17:55 WIB

Demo Freeport Berakhir Ricuh, Ini Kata ESDM

Citra Fitri Mardiana - detikFinance
Demo Freeport Berakhir Ricuh, Ini Kata ESDM Foto: Dok. Polda Papua
Jakarta - Karyawan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, berunjuk rasa terkait dengan PHK yang dilakukan perusahaan tersebut. Tak hanya memblokade jalan ke tambang utama, massa juga membakar sejumlah kendaraan.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung di Check Point 28, dekat Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, Sabtu (19/8/2017) lalu.


Pihak Kementerian ESDM merespons kejadian tersebut. Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid mengungkapkan, kejadian tersebut tidak akan mempengaruhi proses perundingan antara pemerintah dengan Freeport Indonesia.

"Kami sudah mendengar dan kami sudah memastikan langsung kejadian tersebut. Yang perlu kami tegaskan adalah, ini tidak ada kaitannya dengan proses negosiasi dan perundingan yang dilakukan pemerintah dengan Freeport," sebut dia saat dihubunti detikFinance, Minggu (20/8/2017).

Menurut Hadi, aksi unjuk rasa di tambang Freeport tersebut adalah murni terkait hubungan industrial antara Freeport dengan pekerjanya. Tidak ada sangkut pautnya dengan proses perundingan yang sedang berlangsung.

"Jadi itu berawal jauh hari yang dipicu karena ketua serikat pekerja Freeport disidang. Kemudian karena solidaritas, pekerja lainnya melakukan aksi mogok. Freeport menganggapnya sebagai pelanggaran sehingga pekerja yang mogok diberhentikan. Mereka protes, dan puncaknya kemarin yang sampai ada insiden pembakaran itu," beber dia.


Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung perundingan anatara pemerintah dengan Freeport. Ada empat isu yang dibahas dalam perundingan ini, yaitu stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.

"Perundingannya terus berjalan sekarang. Ada dua proses, pertama di kami sendiri di Kementerian ESDM dan di Kementerian Keuangan. Terkait kami (kementerian ESDM), perundingan berkenaan dengan perlaihan KK menjadi IUPK. Kemudian untuk di Kemenkeu itu terkait divestasi, perpajakan dan kepastian investasi yang diminta Freeport," pungkas Hadi. (dna/dnu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed